SANGATTA. Ketergantungan Kutai timur dengan dana bagi hasil di APBD, terutama dari royalti batu bara dan bagi hasil migas, mestinya dikurangi, dengan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Namun, meskipun telah banyak Perda yang diharapkan akan digunakan untuk meningkatkan PAD, namun itu juga belum memberikan dampak PAD yang signifikan. Hal ini karena potensi selain seperti pariwisata, belum dimanfaatkan pemerintah, untuk meningkatkan PAD. Demikian dikatakan anggota DPRD Kutim Herlang Mappatiti.
“Kita masih sangat tergantung bagi hasil karena kita belum bisa naikkan PAD kita, dari sektor lainnya seperti pariwisata,” katanya.
Untuk itu, Herlang mengatakan, saatnya pemerintah bisa menggarap potensi pariwisata. “Sebab pariwisata ini tidak kenal krisis. Beda dengan daerah yang mengandalkan bagihasil, saat harga komoditas turun, maka yang terjadi krisis atau deficit, seperti dialami Kutim, sementara daerah dengan PAD besar, tidak kenal krisi,” katanya.
Dicontohkan, saat ini banyak daerah di Indonesia, yang tidak punya potensi sumber daya alam yang bisa dijual seperti minyak atau batu bara, namun tetap eksis, tidak pernah terdampak defisit. Sebab mereka mengandalkan pariwisata, sebagai sumber PAD.
“Ini sangat beda dengan Kutai Timur, saat bagi hasil ditahan di pusat, maka kita defisit. Kalau harga batu bara turun, defisit. Padahal, kalau PAD Kutim ini bisa naik, maka bagi hasil dari pemerintah itu, tidak akan mengganggu keuangan Pemkab Kutim sehingga tidak perlu ada defisit,” katanya.
Untuk itu, Herlang berharap, ke depan pemerintah bisa menggalakkan potensi wisata Kutim ini untuk meningkatkan PAD. Potensi parawisata kita ini banyak, selain ada teluk prancis, juga ada pantai Sekrat, ada potensi wisata budaya di Wahau dan berbagai potensi lainnya. Semuanya, kalau dikelola dengan baik, akan memberikan pemasukan bagi PAD, yang besar.
