Seragam dan Sepatu Gratis Disdikbud Kutim Masih Proses Lelang, Distribusi Diperkirakan Akhir Tahun
Sangatta – Program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupa pemberian seragam, sepatu, serta perlengkapan sekolah gratis bagi peserta didik baru masih dalam tahap proses pengadaan. Kondisi tersebut membuat distribusi perlengkapan sekolah gratis belum dapat dilakukan pada awal tahun ajaran 2026/2027.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur, Akhmad Ashari, mengatakan proses pengadaan masih berjalan melalui tahapan lelang. “Masih proses lelang. Pengadaannya belum,” ujar Akhmad Ashari saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (31/8/2026).
Ia menjelaskan, keterlambatan tersebut salah satunya dipengaruhi adanya pergeseran anggaran. Padahal, program tersebut diharapkan sudah dapat direalisasikan sejak penerimaan peserta didik baru.
“Maunya kemarin pas penerimaan siswa baru itu sudah. Seharusnya, cuma karena ada pergeseran anggaran, agak lambat,” jelasnya kepada media ini
Menurut Akhmad, program perlengkapan sekolah gratis tersebut merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah. Bantuan diberikan mulai jenjang PAUD hingga SMP, dengan penerima utama adalah peserta didik baru.
Untuk jenjang PAUD/TK, selain seragam, peserta didik juga akan mendapatkan tas beserta isinya. Sementara untuk jenjang SD dan SMP, bantuan mencakup beberapa pasang seragam serta sepatu.
“Seragam gratis. Ada empat pasang dari PAUD hingga SMP. Terus ada sepatu gratis. Untuk TK, PAUD ditambah tas dan isi tas,” katanya.
Akhmad menegaskan, bantuan tersebut diberikan kepada peserta didik baru. Sementara siswa kelas atas tidak kembali menerima karena sebelumnya telah mendapatkan bantuan serupa.
“Yang terima itu siswa baru saja. Kelas satu saja, karena kelas atas sudah dikasih tahun lalu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penganggaran program tersebut tidak lagi dipusatkan pada satu pos, melainkan berada pada bidang masing-masing sesuai jenjang pendidikan. Anggaran untuk SD, PAUD, dan SMP dikelola melalui bidang terkait dengan menyesuaikan jumlah peserta didik yang membutuhkan.
Terkait nilai anggaran, Akhmad memperkirakan total program tersebut mencapai sekitar Rp40 miliar, meski ia menegaskan angka tersebut masih berdasarkan perkiraan yang dilihatnya pada sistem informasi pengadaan.
“Kalau tidak salah, puluhan miliar. Rp40 miliar kalau tidak salah, total keseluruhan,” ujarnya.
Di sisi lain, pelaksanaan wajib belajar 13 tahun turut memengaruhi perhitungan jumlah penerima bantuan, khususnya pada jenjang PAUD. Kebijakan tersebut mengharuskan anak mengikuti pendidikan minimal satu tahun di PAUD atau TK sebelum masuk SD.
Akhmad menyebut, sebelumnya jumlah peserta didik PAUD yang diproyeksikan sekitar 7.000 anak. Namun setelah dilakukan pendataan ulang seiring penerapan wajib belajar 13 tahun, jumlahnya berpotensi meningkat cukup signifikan.
“Diperkirakan 7.000-an, jadi 14.000. Jadi lebihnya itu setengah,” jelasnya.
Kekurangan anggaran akibat bertambahnya jumlah peserta didik tersebut, lanjut dia, kemungkinan akan disesuaikan melalui perubahan anggaran.
“Kalau memang nanti kurang, kemungkinan ditambah di perubahan,”Pungkasnya
Akhmad memastikan program tersebut ditujukan bagi sekolah negeri maupun swasta. Penerima bantuan mencakup peserta didik baru mulai dari kelompok bermain, TK hingga jenjang SD dan SMP.
Selain program perlengkapan sekolah gratis, Disdikbud Kutim juga memiliki sejumlah program unggulan lainnya, salah satunya program beasiswa, termasuk Beasiswa Kutim Hebat. (ADV/*)
