KUA-PPAS 2027: Pemkab Kutim Proyeksikan Pendapatan Daerah Rp6,1 Triliun
SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memproyeksikan pendapatan daerah pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp6,1 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada penguatan infrastruktur merata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan bahwa proyeksi pendapatan Rp6,1 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp433,8 miliar, pendapatan transfer senilai Rp5,626 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp39,37 miliar.
“Proyeksi ini disusun berdasarkan perhitungan terukur dengan melihat potensi pendapatan serta dinamika kondisi fiskal daerah,” ujar Ardiansyah usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kutim, Senin (27/7/2026).
Pada postur belanja, Pemkab Kutim merancang alokasi sebesar Rp6,075 triliun. Porsi terbesar berada pada belanja operasi sebesar Rp3,557 triliun, disusul belanja modal Rp1,707 triliun, belanja transfer Rp780,47 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp30 miliar.
Ardiansyah menegaskan, arah kebijakan anggaran 2027 diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengusung tema transformasi ekonomi berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur dan SDM berdaya saing.
Dari perhitungan pendapatan dan belanja tersebut, APBD Kutim TA 2027 mencatatkan potensi surplus sebesar Rp25 miliar. Namun, Ardiansyah memastikan surplus tersebut tidak menjadi sisa anggaran, melainkan dialokasikan seluruhnya untuk pembiayaan daerah.
Rincian pengeluaran pembiayaan mencakup, Penyertaan modal sebesar Rp15 miliar untuk Perumdam Tirta Tuah Benua dan Penyertaan modal sebesar Rp10 miliar untuk Bank Kutim.
“Penyertaan modal ini bertujuan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar kualitas pelayanan publik meningkat sekaligus memberi kontribusi pada pendapatan daerah dalam jangka panjang,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Kutim tetap mewaspadai potensi penyesuaian proyeksi anggaran jika terjadi perubahan kebijakan fiskal di tingkat nasional.
“Kami berharap kondisi fiskal tetap stabil agar program-program prioritas yang telah dirancang dapat berjalan sesuai target,” pungkas Ardiansyah. (Caya/*)
