Demokrat Kaltim Minta Pemprov Buka-Bukaan Soal Anggaran Program Gratispol dan Jospol
SAMARINDA — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Bambang Soepriyadi, memberikan catatan kritis terhadap efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan “Gratispol” dan “Jospol” yang diusung oleh Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Bambang mempertanyakan apakah seluruh deretan janji politik dalam kedua program tersebut benar-benar mampu ditopang oleh daya dukung anggaran daerah dalam jangka panjang.
“Sanggupkah seluruh janji pembangunan dalam Gratispol dan Jospol benar-benar ditopang oleh kemampuan anggaran daerah? Pertanyaan ini bukan sekadar teknis keuangan, melainkan ujian serius bagi kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji,” ujar Bambang Soepriyadi dalam pres rilisnya yang diterima media ini pada Senin (27/7/2026)
Menurut Bambang, tantangan utama Pemprov Kaltim saat ini adalah menyempitnya ruang fiskal akibat penurunan transfer anggaran dari pusat serta berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini seharusnya menjadi sinyal bahaya agar pemerintah tidak memaksakan seluruh program berjalan sekaligus tanpa evaluasi ketat.
Ia menegaskan bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap alokasi dana memiliki opportunity cost.
“Tidak ada uang yang benar-benar netral dalam APBD. Setiap rupiah yang dipakai untuk satu program berarti mengurangi ruang bagi program lain. Karena itu, program gratis, insentif, bantuan, hingga kegiatan simbolik wajib diuji dengan kriteria yang lebih ketat,” tegasnya.
Partai Demokrat Kaltim mendesak agar program Gratispol dan Jospol tidak hanya berhenti sebagai jargon kampanye yang populer di awal, tetapi diposisikan sebagai komitmen fiskal jangka menengah yang transparan.
Bambang meminta Pemprov Kaltim membuka data secara rinci kepada publik mengenai estimasi biaya tiap program per tahun, sumber pendanaan yang jelas dan pasti, kriteria dan mekanisme seleksi penerima manfaat, serta indikator keberhasilan serta keberlanjutan program saat APBD tertekan.
Selain keberlanjutan program sosial, Bambang juga menyoroti komposisi belanja daerah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam postur APBD yang terlalu mendominasi belanja operasional dan seremonial, sementara belanja modal justru tergerus.
Untuk provinsi seluas Kalimantan Timur, belanja modal sangat krusial untuk membangun infrastruktur mendasar seperti, akses jalan dan konektivitas ekonomi desa, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan dan sanitasi dan jaringan air bersih
“Pemerintah terlihat hadir jika rajin memberi bantuan dan menggelar acara seremoni. Namun tanpa pembangunan fondasi produktif, pembangunan Kaltim tidak akan memberi manfaat jangka panjang,” tambah Bambang.
Menutup pernyataannya, Bambang menekankan bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinan Rudy–Seno terletak pada keberanian dalam menentukan prioritas belanja daerah. Di tengah ancaman efisiensi anggaran, prioritas utama wajib diberikan kepada penanganan stunting, layanan kesehatan dasar, pendidikan bermutu, kemiskinan desa, serta infrastruktur air bersih.
“Kaltim tidak membutuhkan pemerintahan yang sekadar piawai memberi nama program. Kaltim membutuhkan pemerintahan yang berani memilih, berani menunda yang tidak prioritas, berani membuka data, dan membuktikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan perubahan nyata,” pungkasnya. (Caya/*)
