
Optimalkan Digitalisasi Keuangan, Sekda Kukar Hadiri Forum Strategis Bankaltimtara di Balikpapan
BALIKPAPAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menghadiri High Level Forum Multi Stakeholder Gathering & Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (3/2/2026).
Kegiatan strategis ini diikuti oleh jajaran Pemerintah Daerah se-Kaltim dan Kaltara, serta perwakilan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Kaltim-Kaltara.
Forum ini digelar sebagai langkah nyata mendukung penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Dalam hal ini, Bankaltimtara berperan aktif memfasilitasi pemerintah daerah dalam penguatan sistem keuangan dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Selain sebagai wadah penyamaan persepsi, FGD ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan. Fokus utamanya adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih transparan, akuntabel, dan mampu mengakselerasi pembangunan ekonomi di wilayah Kaltim-Kaltara.
Sekda Kukar, Sunggono, memberikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini. Ia menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan SIPD RI di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara.
“Kami berharap implementasi digitalisasi keuangan di Kutai Kartanegara ke depan terus meningkat dan semakin solid, khususnya di setiap Perangkat Daerah,” ujar Sunggono di sela kegiatan.
Rangkaian acara ini tidak berhenti pada diskusi tingkat tinggi saja. Pada hari berikutnya, kegiatan akan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) SIPD RI dan sesi berbagi pengalaman (sharing session).
Sesi teknis tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman mendalam bagi para pelaksana di daerah, sehingga penerapan sistem digitalisasi keuangan dapat dilakukan secara berkelanjutan demi pelayanan publik yang lebih efektif. (Jul/*)






