Sampaikan Pandangan Umum, Fraksi Demokrat DPRD Kutim Dorong Pemerataan Pembangunan Lewat APBD 2026
SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menekankan pentingnya aspek keadilan dan pemerataan pembangunan wilayah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna ke-XIII yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Selasa (25/11/2025).
Dalam rapat yang dihadiri Asisten II Sekkab Kutim Noviari Noor serta jajaran Forkopimda tersebut, Fraksi Demokrat menyoroti bahwa APBD harus menjadi instrumen utama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini masih minim sentuhan pembangunan, khususnya kawasan pesisir, pedalaman, dan perbatasan.
Sebagai wujud dukungan terhadap percepatan pembangunan, Fraksi Demokrat menyatakan persetujuannya terhadap kebijakan program kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) tahun anggaran 2026/2027.
Pandi Widiarto menegaskan bahwa strategi MYC sangat krusial untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur fisik yang membutuhkan anggaran besar dan waktu pengerjaan panjang.
“Kami meyakini strategi pemerataan pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara signifikan. Fokus utamanya adalah peningkatan jalan antar desa, kecamatan, hingga kabupaten, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang harus ditingkatkan di seluruh kecamatan,” ujar Pandi.
Selain jalan dan air bersih, Fraksi Demokrat juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap fokus mensukseskan program prioritas strategis, yakni pembangunan pelabuhan dan bandara.
Namun, dukungan ini disertai catatan tegas. Pandi mengingatkan eksekutif agar belajar dari pengalaman sebelumnya. “Jalankan kebijakan MYC ini secara profesional dan akuntabel. Evaluasi dari program sebelumnya harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan di tahun 2026 lebih optimal,” tegasnya.
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menggarisbawahi bahwa belanja daerah harus mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat. Pandi meminta agar pembangunan tidak lagi bersifat sentralistik di ibu kota kabupaten saja.
“Infrastruktur jalan, transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan listrik harus menjadi agenda prioritas yang menyentuh seluruh desa dan kawasan strategis. Pemerataan pembangunan terutama di wilayah pesisir dan pedalaman harus dipastikan berjalan,” pungkasnya (*/ADV)
