Fraksi Demokrat Kutim Dukung Penuh Langkah Strategis Pemkab Tuntaskan Infrastruktur Lewat MYC
SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan dukungan penuh Fraksi Demokrat terhadap kesepakatan kegiatan Tahun Jamak atau Multi Years Contract (MYC) senilai Rp 1,08 Triliun.
Kesepakatan strategis ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-XI yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi dan dihadiri langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, pada Jumat (21/11/2025).
Ketua Fraksi Partai Demokrat Kutim, Pandi Widiarto, menyatakan bahwa persetujuan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk dukungan nyata legislatif terhadap visi misi Bupati, khususnya dalam menuntaskan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Pandi menilai skema multi years ini adalah instrumen paling efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan tanpa terhambat birokrasi tahunan.
“Secara prinsip, kami di Fraksi Partai Demokrat sangat mendukung langkah strategis pemerintah yang dilakukan hari ini. Program multi years ini menjadi salah satu komitmen Bapak Bupati dalam menyukseskan visi misinya. Membangun infrastruktur dasar sebagai prioritas utama, itu yang kita dukung penuh,” tegas Pandi usai rapat paripurna.
Sebagai bentuk fungsi pengawasan yang konstruktif, Fraksi Demokrat bersama anggota DPRD lainnya turut memberikan masukan krusial terkait mekanisme pelaksanaan. Pandi menjelaskan bahwa melalui diskusi yang hangat dan produktif, disepakati perubahan skema dari rencana awal 3 tahun menjadi dua tahap fokus.
Tahap pertama akan dilaksanakan pada 2026-2027, sementara tahap kedua diproyeksikan untuk 2028-2029.
“Awalnya pemerintah merancang MYC 3 tahun. Namun, setelah berdiskusi dengan teman-teman di DPRD, kita sepakati skemanya diubah menjadi dua tahap. Tujuannya agar kita bisa fokus pada prioritas yang paling urgent dulu, seperti konektivitas daerah dan perekonomian,” jelas politisi muda Demokrat ini.
Lebih lanjut, Pandi menambahkan bahwa peran DPRD dalam proses ini adalah memastikan “suara rakyat” terakomodir dalam dokumen anggaran tersebut. Ia menegaskan tidak ada usulan baru yang membebani, melainkan penajaman prioritas dari program yang sudah direncanakan pemerintah.
“Kami di DPRD berjuang memberikan pandangan kepada pemerintah terkait kondisi riil di masyarakat, agar dipilih mana yang harus dibangun lebih dulu. Alhamdulillah, pandangan ini diakomodir positif,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Pandi berharap sinergi harmonis antara Fraksi Demokrat, DPRD, dan Pemkab Kutim ini terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.
“Harapannya, DPRD bisa terus mengawal apa yang direncanakan pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hari ini,” pungkas Pandi. (*/ADV)
