Anggota DPRD Kutim Usulkan Kontraktor Bermasalah Pada Proyek Multi Years Jangan Dipakai Lagi
SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendesak Pemerintah Kabupaten untuk tidak lagi menggunakan jasa kontraktor yang pernah bermasalah dan tidak menuntaskan pekerjaan dalam skema kontrak tahun jamak Multi Years Contract (MYC) sebelumnya.
Usulan tegas ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kutim, Yusuf T Silambi, saat mengikuti rapat pembahasan lanjutan mengenai paket pekerjaan MYC untuk periode 2026-2028.
“Contoh saya tadi soroti adalah mengenai kontraktor. Kontraktor yang bangun gedung ini (kantor-kantor utama) yang mega itu, kualitasnya bagus. Nah, MYC yang terjadi kemarin itu dibawa standar,” ujar Yusuf T Silambi kepada media ini belum lama ini
Karena itu, Ia merekomendasikan agar kontraktor yang bermasalah dan tidak tuntas dalam pengerjaan proyek sebelumnya dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist). “Kontraktor yang sebelumnya ngerjain yang enggak tuntas itu direkomendasikan jangan dipakai lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yusuf T Silambi menekankan pentingnya mencari kontraktor yang benar-benar berpengalaman dalam mengerjakan proyek tahun jamak.
“Jadi, saya rekom tadi bahwa silakan kita dukung pembangunan Bupati dan Wakil Bupati ini, tetapi cari kontraktor yang MYC yang memang sudah berpengalaman. Jangan cari kontraktor yang baru mau belajar karena dia belum tahu bagaimana cara menyajikan yang bagus. Jangan harga tinggi tapi kualitasnya harga rendah,” papar Yusuf.
Selain itu, ia juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kutim untuk memprioritaskan paket pekerjaan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
“Yang kedua, dilihat mana kebutuhan rakyat masyarakat, yaitu adalah jalan, Puskesmas, jembatan, sekolah-sekolah. Puskesmas itu juga yang penting-penting. Di luar dari itu ya sudah,” jelasnya.
Ia mengambil contoh pembangunan sarana ibadah seperti masjid. Meskipun penting, ia menyarankan agar proyek tersebut tidak langsung di-MYC-kan kecuali jika di lokasi tersebut memang sama sekali belum ada sarana ibadah yang layak.
“Misalnya jalan di Bengalon lebih penting, masjid penting juga, tapi kita dahulukan yang ini dulu. Kecuali kalau di lokasi itu enggak ada masjid, bangun segera. Jadi memang itu perlu, tapi tinggal lihat prioritasnya,” tutupnya. (*/ADV)
