Rahmadhani Mendukung Rencana Kenaikan Dana Beasiswa di Kutim

Kabaretam.com, Sangatta – Rahmadhani, anggota Komisi D DPRD Kutim, memberikan dukungannya terhadap wacana kenaikan dana beasiswa untuk sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Wacana ini diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, dengan tujuan untuk memperluas cakupan penerima beasiswa.

“Kami memberikan dukungan atas rencana kenaikan dana beasiswa ini, usulan ini telah kami terima sebagai komisi terkait,” kata Rahmadhani dalam pernyataannya belum lama ini. Disdikbud Kutim telah mengusulkan anggaran beasiswa sebesar Rp21 miliar untuk tahun 2024, meningkat dari anggaran sebesar Rp5 miliar pada tahun 2023. Dengan lonjakan usulan yang signifikan ini, pemerintah kabupaten juga akan menaikkan kuota penerimaan beasiswa serta besaran dana yang akan diterima oleh siswa SD dan SMP.

Pada tahun mendatang, beasiswa untuk siswa SD akan dinaikkan dari Rp750 ribu per tahun menjadi Rp1 juta per tahun. Sementara itu, untuk siswa SMP, beasiswa akan ditingkatkan dari Rp1 juta per tahun menjadi Rp1,5 juta per tahun. “Kami memiliki kemampuan untuk memberikan beasiswa kepada seluruhnya,” tambah Rahmadhani ketika diwawancarai oleh para wartawan.

Sebagai anggota komisi yang bertanggung jawab terkait pendidikan, Rahmadhani juga aktif berpartisipasi dalam menyampaikan beberapa Pokok-pokok Pikiran (Pokir) kepada Disdikbud Kutim. “Salah satu tugas kami di Komisi D adalah memperhatikan kebutuhan pendidikan. Terdapat dana aspirasi yang dapat digunakan untuk membangun gedung sekolah, renovasi, dan lain sebagainya. Hal ini bergantung pada permintaan dan kebutuhan dari setiap sekolah serta kapasitas dana yang ada dalam Pokir kami,” jelasnya.

Rahmadhani juga menyadari kebutuhan yang mendesak untuk ruang kelas baru (RKB) di Kutim, terutama setelah terjadi lonjakan jumlah siswa baru di berbagai jenjang pendidikan, termasuk tingkat menengah atas. Dalam hal ini, Komisi D DPRD Kutim akan mengajukan permohonan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperoleh tambahan gedung sekolah baru.

“Ini adalah masalah tahunan, terutama di jenjang SMA. Pemerintah provinsi seharusnya sudah menemukan solusi terhadap masalah pendidikan di Kutim,” tambahnya. (*/KE/ADV)