Petani Sawit Tuntut Keadilan, Perusahaan Diminta Beli TBS Petani Swadaya

Parlementaria56 Dilihat

Sangatta…Sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kutai Timur (Kutim) dianggap tak mau mengakomodasi perkebunan swadaya milik warga. Sehubungan hal tersebut, para petani lantas berbondong-bondong berunjuk rasa ke DPRD Kutim, memaksa dengan diplomatis agar pemerintah menegakkan aturan secara adil.

Selama setengah hari hearing berlangsung, akhirnya kesepakatan pun didapatkan. Kesepakatan itu antara petani, perusahaan, DPRD, dan Pemkab Kutim. Berikut ditandatangani perjanjian agar segera menuruti beberapa tuntutan. Pembahasan berlangsung alot. Meski tak dihadiri seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit, para petani sawit menginginkan perlakuan adil.

Disebutkan, perusahaan kelapa sawit selama ini menentukan harga atas tandan buah segar (TBS) sawit petani swadaya di bawah standar harga yang telah ditetapkan Pemprov Kaltim. Dari standar harga Rp 1.300 per kilogram (kg), TBS petani swadaya dihargai sangat rendah, yakni hanya Rp 400 per kg.

Ketua Forum Petani Sawit Kutim Asbudi menyatakan, pihaknya menuntut bupati Kutim segera menerbitkan surat edaran terkait permasalahan petani sawit, dan agar perusahaan mengikuti harga yang telah ditetapkan pemerintah, kemudian mau membeli TBS petani sawit swadaya.

“Kami mengharapkan Pemkab Kutim mewajibkan perusahaan untuk mendirikan pabrik kelapa sawit. Mengingat sebagian besar perusahaan perkebunan hingga sekarang tak memiliki pabrik,” ujar Asbudi saat menyuarakan tuntutan petani.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Irawansyah yang mewakili bupati ikut menandatangani surat yang mengikutkan banyak nama perwakilan yang terlibat. Dia menyatakan akan berkordinasi dengan Bupati Kutim Ismunandar dan Dinas Perkebunan Kutim untuk merespons hal itu.
Sementara itu, Kasim, perwakilan petani sawit menyebut, hasil panen sawitnya dihargai Rp 400 per kg.

“Kenyataan itu tak hanya menjatuhkan harapan petani, tapi juga harga diri sebagai bangsa. Seakan Indonesia ini belum merdeka. Untuk apa ditetapkan harga kalau tak dijalankan. Untuk apa ada pemerintahan kalau tak bisa turun menangani hal ini,” ucapnya lantang.

Berita Terbaru