DPPKB Kutim Jemput Bola Tangani 554 Keluarga Berisiko Stunting di Muara Ancalong

MUARA ANCALONG – Sebanyak 554 keluarga di Kecamatan Muara Ancalong, Kutai Timur (Kutim), tercatat sebagai keluarga berisiko stunting (KRS) berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Kondisi tersebut mendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim melakukan layanan jemput bola untuk memastikan keluarga sasaran mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.

Layanan tersebut berlangsung di Kantor Camat Muara Ancalong, Rabu (9/9/2026), sebagai bagian dari implementasi 50 Program Unggulan Bupati Kutai Timur Prioritas Nomor 22, yakni Layanan Jemput Bola Stop Stunting.

Sekretaris DPPKB Kutim Jumran yang mewakili Plh Kepala DPPKB Kutim mengatakan, kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan data sekaligus kondisi keluarga berisiko stunting dapat ditangani secara langsung.

“Ini merupakan aksi implementasi program unggulan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, terbebas dari anak stunting, menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Berdasarkan data SIGA terbaru, 554 KRS tersebut tersebar di sembilan desa. Desa Senyiur menjadi wilayah dengan jumlah KRS terbanyak, yakni 207 keluarga. Selanjutnya Kelinjau Ulu sebanyak 167 keluarga, Muara Dun 60 keluarga, Gemar Baru 39 keluarga, Long Nah 29 keluarga, Long Tesak 27 keluarga, Long Poq Baru 13 keluarga, serta Kelinjau Ilir dan Teluk Baru masing-masing enam keluarga.

Jumran mengatakan, penanganan keluarga berisiko stunting membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, DPPKB Kutim mengajak perusahaan dan seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Muara Ancalong ikut mengambil peran dalam penanganan stunting.

“Penanganan KRS membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kami mengajak perusahaan dan seluruh elemen di Muara Ancalong untuk bersama-sama mengambil peran,” katanya.

Selain memberikan edukasi di tingkat kecamatan, tim DPPKB Kutim sebelumnya melakukan kunjungan langsung ke rumah warga di Desa Kelinjau Ilir yang tercatat sebagai KRS.

Salah satu keluarga yang dikunjungi adalah keluarga Rosida dan Hermanto, dengan anak bernama Muhammad Alvin. Keluarga tersebut menghadapi sejumlah faktor risiko, antara lain persoalan gizi, usia ibu, kondisi ekonomi yang masuk desil 2, serta belum tersedianya akses air bersih.

Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi keluarga sekaligus mengidentifikasi kebutuhan intervensi yang diperlukan. Pendekatan tersebut dilakukan agar penanganan keluarga berisiko stunting tidak berhenti pada data, tetapi sesuai dengan kondisi keluarga di lapangan.

Sementara itu, Camat Muara Ancalong Saberan Nete mengapresiasi langkah DPPKB Kutim dalam melakukan penanganan keluarga berisiko stunting. Ia menyebut angka stunting di wilayahnya terus mengalami penurunan.

“Alhamdulillah, terkait stunting terus mengalami penurunan. Tahun kemarin ada 42, kemudian tahun ini tinggal sekitar 18,” katanya.

Menurut Saberan, penurunan tersebut tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor yang dilakukan secara konsisten. Pemerintah Kecamatan Muara Ancalong juga menyiapkan penguatan kolaborasi dengan perusahaan swasta di wilayah tersebut untuk mendukung percepatan penanganan stunting.

Saberan mengatakan, pemerintah kecamatan berencana menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui nota kesepahaman (MoU), sehingga sektor swasta dapat ikut mengambil peran dalam penanganan stunting dan persoalan sosial lainnya.

Selain penanganan, upaya pencegahan juga menjadi perhatian. Sosialisasi lintas sektor akan diperkuat, termasuk edukasi mengenai batas usia perkawinan sebagai bagian dari pencegahan munculnya faktor risiko baru.

Dalam kegiatan tersebut, DPPKB Kutim juga menyerahkan secara simbolis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Baznas Kutim kepada 10 keluarga berisiko stunting.

Edukasi mengenai layanan penanganan KRS disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kutim Tristiningsih. Sementara Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim Ani Saida memaparkan perkembangan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).

Kegiatan tersebut dihadiri Babinsa, Kapolsek, Ketua Persit, Bhayangkari, perwakilan Dinas Kesehatan, TP-PKK Kecamatan, PDAM, Dinas Pendidikan, Himpaudi, para kepala desa, perusahaan sekitar, serta penyuluh KB. (Butsainah/ADV/*)