Gubernur Kaltim Minta Maaf Terkait Polemik Renovasi Rumah Dinas Rp25 Miliar
SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat terkait polemik renovasi rumah jabatan gubernur yang menuai kritik tajam. Selain meminta maaf, Rudy menyatakan komitmennya untuk menanggung secara pribadi biaya pengadaan sejumlah fasilitas mewah yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.
Langkah ini diambil menyusul aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 lalu yang menyoroti penggunaan anggaran daerah senilai kurang lebih Rp25 miliar untuk renovasi tersebut. Beberapa item yang menjadi sorotan publik di antaranya adalah pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut.
“Saya memahami bahwa kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat. Untuk itu, saya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Rudy dalam keterangan resminya di Samarinda, Senin (27/4/2026).
Rudy menjelaskan bahwa perencanaan paket renovasi tersebut sebenarnya telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur. Namun, ia menegaskan tidak akan mencari alasan dan siap mengambil tanggung jawab penuh atas kebijakan tersebut.
“Item yang tidak sesuai fungsi kedinasan akan saya tanggung secara pribadi. Saya tidak mencari alasan, ini adalah tanggung jawab saya,” tegasnya.
Sebagai langkah transparansi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan melakukan evaluasi dan audit ulang secara terbuka terhadap seluruh paket renovasi tersebut. Audit ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah agar tepat sasaran.
Selain masalah renovasi, Rudy Mas’ud juga mengumumkan kebijakan baru untuk menjaga kepercayaan publik. Ia berkomitmen meniadakan keterlibatan anggota keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah provinsi, termasuk dalam Tim Akselerasi Pembangunan.
Rudy juga memberikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf terkait pernyataan sebelumnya yang sempat menyinggung pimpinan nasional. Ia menegaskan tidak ada maksud untuk membandingkan pihak mana pun dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi.
“Ke depan, saya akan bekerja lebih teliti dan peka. Saya memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
