Pemkab Kutim Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2026
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan rilis pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota triwulan II-2026 secara virtual, Senin (7/9/2026). Dari Kutim, rakor dihadiri secara daring oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim Jimmi, perwakilan Polres Kutim, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ini menjadi wadah koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Fokus utamanya meliputi pemantauan inflasi, pemeliharaan stabilitas harga kebutuhan pokok, pemastian ketersediaan pasokan pangan, serta penyusunan langkah intervensi untuk mengantisipasi lonjakan harga di daerah.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional saat ini berada pada level 3,19 persen. Angka tersebut menunjukkan tren kenaikan tipis dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 2,8 persen. Sementara itu, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,21 persen, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang utama.
“Inflasi secara rutin telah kita evaluasi. Saat ini inflasi kita di angka 3,19 persen. Ini ada sedikit tren kenaikan dibanding sebelumnya yang di angka 2,8 persen,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga secara bulanan terutama dipengaruhi oleh komoditas pangan. Beberapa komoditas pemicu inflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras.
Mendagri meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan harga beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan menjadi pijakan pemda untuk memetakan wilayah terdampak sekaligus menentukan intervensi yang paling tepat.
“Untuk masalah beras, sudah saya sampaikan kepada Dirut Bulog. BPS memiliki data lengkap per kabupaten/kota, mana saja yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Itu harus kita waspadai dan intervensi,” tegasnya.
Bentuk intervensi yang disiapkan mencakup penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penyeleggaraan pasar murah, serta program pendukung lain demi menjaga keterjangkauan harga. Daerah juga diminta mewaspadai penurunan produksi pangan akibat kemarau panjang.
Usai mengikuti rakor, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan komitmen Pemkab Kutim untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi daerah agar sejalan dengan target nasional.
Mahyunadi memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kutim pada 2024 sempat menembus angka di atas sembilan persen. Namun, pada 2025 terjadi perlambatan hingga menyentuh 1,09 persen. Secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi selama dua tahun tersebut berada di kisaran 11 persen.
“Kalau dikumulatifkan, 2024 ditambah 2025 totalnya sekitar 11 persen. Jika dibagi dua, rata-rata per tahun sekitar 5,5 persen—sedikit di bawah target pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Memasuki 2026, pertumbuhan ekonomi Kutim pada triwulan pertama tercatat sebesar 1,7 persen. Kondisi ini memicu pemda untuk melakukan langkah percepatan hingga akhir tahun.
“Kita kejar pertumbuhan ekonomi itu. Mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai target nasional sebesar 6 persen,” ujar Mahyunadi.
Menurutnya, peluang besar pendorong ekonomi Kutim terletak pada percepatan investasi dan hilirisasi. Salah satu proyek strategis yang didorong adalah pembangunan kawasan BCIP untuk hilirisasi metanol agar segera beroperasi dan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal.
Selain investasi, optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kunci penopang. Mahyunadi mengingatkan agar penyerapan APBD dilakukan sejak awal tahun anggaran agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Ia menyoroti keterlambatan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi serius. Pada 2025, pelaksanaan proyek dominan berjalan setelah perubahan anggaran, sedangkan pada 2026 proses pergeseran anggaran baru rampung pada Juni.
“Saya tekankan, tahun 2027 tidak boleh lagi ada pergeseran anggaran. Semua yang sudah disahkan DPRD harus dilaksanakan di awal tahun agar pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi lebih cepat,” tegasnya. (Caya/ADV/*)
