Serap Aspirasi di Sangatta Utara, Pandi Widiarto Tampung Usulan Infrastruktur hingga Pemberdayaan UMKM
SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) sekaligus Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menyerap aspirasi warga melalui reses masa sidang III di Jalan Mujur Jaya 1, RT 27, Desa Sangatta Utara, Kamis. Puluhan warga, yang mayoritas ibu rumah tangga, hadir menyampaikan berbagai usulan terkait infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam reses tersebut, warga mengusulkan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah, di antaranya penerangan lampu jalan di gang-gang permukiman, pemasangan CCTV, serta pembenahan sistem drainase. Warga menilai kondisi parit yang tidak saling terhubung menyebabkan aliran air tidak berjalan optimal dan kerap memicu banjir.
Pandi mengatakan, reses merupakan agenda wajib anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Kegiatan tersebut dilaksanakan empat kali dalam setahun.
“Reses merupakan agenda DPRD untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Dalam satu tahun ada empat kali reses, dan saat ini merupakan reses masa sidang ketiga. Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami tampung dan perjuangkan sesuai kewenangan DPRD,” kata Pandi.
Selain persoalan infrastruktur lingkungan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait keberadaan dan pembenahan pos pelayanan terpadu (Posyandu). Menurut Pandi, keberadaan Posyandu perlu mendapat perhatian karena memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam pelayanan dasar di lingkungan permukiman.
Pandi juga menyampaikan sejumlah program yang menjadi perhatian DPRD Kutim, termasuk pengembangan Pelabuhan Kenyamukan dan Bandar Udara. Ia mengatakan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan terus dikawal agar dapat segera beroperasi dan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
“Kami tentu berharap Pelabuhan Kenyamukan segera beroperasi. DPRD terus mengawal proses pembangunannya. Jika memungkinkan, kami berharap pembangunan dapat dipercepat sehingga pelabuhan yang nantinya bernama Pelabuhan Kudungga Sangatta itu bisa mulai beroperasi pada 2027,” ujarnya.
Terkait aspirasi infrastruktur, Pandi mengatakan pihaknya tidak ingin memberikan janji mengenai realisasi program. Namun, ia memastikan setiap usulan yang disampaikan warga akan menjadi bahan perjuangan dan pengawalan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Tetapi setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami perjuangkan dan kawal agar dapat direalisasikan sesuai kemampuan anggaran dan kewenangan pemerintah daerah,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Pandi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM lokal. Ia menyebut pelaku usaha dapat memanfaatkan sejumlah peluang bantuan permodalan, termasuk melalui Baznas Kutai Timur dan program pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM.
“Kami ingin UMKM di Kutai Timur terus tumbuh dan mampu menopang perekonomian masyarakat. Pelaku UMKM juga dapat mengusulkan bantuan modal melalui Baznas Kutim. Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM agar program bantuan permodalan dapat terus dikembangkan. Kami akan ikut memperjuangkan dan mengawalnya,” katanya.
Reses tersebut turut dihadiri Ketua RT 27, Asri Tawang. Kegiatan berlangsung dalam suasana dialogis, dengan warga secara langsung menyampaikan persoalan lingkungan dan kebutuhan masyarakat kepada wakil mereka di DPRD Kutai Timur. (*)
