Terima Audiensi FDM, Sekwan Kutim Dorong Peran Nyata Pemuda dalam Pembangunan dan Demokrasi
SANGATTA — Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Jainuddin, menerima audiensi pengurus Forum Demokrasi Milenial (FDM) di ruang kerjanya, Rabu (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepemudaan, pendidikan demokrasi, serta sinergi antara pemuda dan pemerintah daerah.
Jainuddin mengapresiasi inisiatif FDM sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap arah pembangunan masa depan Kutai Timur. Ia mendorong agar pertemuan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, melainkan berlanjut pada program kolaborasi yang konkret.
“Kehadiran FDM menunjukkan bahwa generasi muda Kutai Timur memiliki kepedulian. Saya berharap komunikasi ini terus berkembang menjadi gagasan, kolaborasi, dan langkah nyata yang memberi manfaat bagi pemuda serta pembangunan daerah,” ujar Jainuddin usai menerima rombongan FDM.
Dorongan untuk meningkatkan partisipasi pemuda juga ditegaskan oleh Ketua DPW FDM Kalimantan Timur, Muh. Aldair Ananda. Ia menyatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk melahirkan berbagai terobosan.
“Pemuda harus memahami bahwa mereka memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara. Jangan sampai generasi muda hanya menjadi penumpang gelap dalam demokrasi,” tegas Aldair.
Sementara itu, Ketua DPD FDM Kutai Timur, Muh. Takbir, menyoroti pentingnya penyiapan SDM lokal yang berkualitas guna mengelola potensi daerah. Menurutnya, momentum perayaan kemerdekaan harus menjadi pemicu percepatan pengembangan kualitas pemuda.
“Kutai Timur adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi kekayaan tersebut harus dikelola dengan SDM yang berintegritas dan memiliki kapasitas. Momentum ini harus menjadi pengingat untuk menjalankan terobosan pengembangan SDM,” kata Takbir.
Audiensi ini menjadi kesepakatan awal antara DPRD Kutai Timur dan FDM untuk membuka ruang kolaborasi lanjutan dalam mengawal jalannya pembangunan serta memperkuat iklim demokrasi di daerah tersebut. (*)
