Ratusan Anak TK Ikuti Karnaval Kemerdekaan, Wabup Kutim Apresiasi Penanaman Karakter Patriotisme

SANGATTA — Sebanyak 555 siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dari 37 sekolah di Kutai Timur (Kutim) mengikuti karnaval kemerdekaan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia (RI). Kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kutai Timur ini digelar di Halaman Kantor Camat Sangatta Utara, Selasa (18/8/2026) pagi.

Para peserta karnaval tampil mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara hingga seragam profesi.

Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi penyelenggaraan karnaval sebagai langkah konkret untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini.

“Melalui kegiatan ini kita tanamkan kepada anak kita cinta kepada bangsa dan bangga jadi anak Republik Indonesia,” ujar Mahyunadi.

Ia menambahkan, pendidikan karakter pada usia dini sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan pemerataan daya saing daerah melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan berprestasi.

Senada dengan hal tersebut, Camat Sangatta Utara sekaligus Ketua Bunda PAUD Sangatta Utara, Hasdiah Dohi, menjelaskan bahwa karnaval ini dirancang sebagai medium edukasi.

“Tujuannya adalah bagaimana anak-anak kita mengenal perjuangan dan menanamkan rasa patriotisme kepada anak-anak sekalian,” jelas Hasdiah.

Ketua Panitia IGTKI Kutim, Elyza, merinci bahwa total peserta mencapai 555 anak yang didampingi oleh 115 orang dari unsur komite dan guru. Karnaval ini merupakan bagian dari program kerja kepengurusan IGTKI periode 2024–2029.

Elyza juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara tersebut. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinas Kesehatan Kutim Yuwana Sri Kurniawati, perwakilan Dinas Pendidikan, Kapolsek Sangatta Utara, Danramil Sangatta Utara, serta didukung oleh donatur dari unsur pimpinan daerah, anggota DPRD, pelaku usaha lokal, hingga pihak swasta seperti PT KPC. (Caya/*)