Momentum HUT ke- 81 RI, Sudahkah Rakyat Kaltim Benar-Benar Merdeka Secara Ekonomi?
SAMARINDA – Gegap gempita perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 hari ini menggema di seluruh pelosok negeri, tak terkecuali di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, di tengah semarak kemerdekaan, sebuah pertanyaan mendasar yang menohok perlu dijawab secara jujur: Setelah puluhan tahun merdeka, apakah seluruh rakyat Kaltim benar-benar telah merasakan makna kemerdekaan dalam kehidupan ekonomi mereka?
Pertanyaan reflektif ini dilontarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kaltim, Bambang Soepriyadi, S.Hut., M.Si. Menurutnya, Kaltim saat ini tengah hidup di dalam sebuah paradoks besar. Menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, kemakmuran Kaltim yang sering dibanggakan dalam angka statistik dinilai belum mampu mengurai persoalan struktural di akar rumput.
“Ekonomi Kaltim tahun 2025 memang melesat 4,53 persen. PDRB kita menembus Rp889,07 triliun dengan PDRB per kapita Rp208,33 juta. Sekilas angka ini sangat gemilang. Namun, angka besar bisa membuat kita lengah,” ujar Bambang.
Kenyataan pahit langsung terlihat pada triwulan I tahun 2026. Laju ekonomi Kaltim dilaporkan anjlok tajam menjadi hanya 2,99 persen secara tahunan. Bahkan secara kuartalan, ekonomi Kaltim terjerembab dan terkontraksi hingga minus 3,69 persen.
Bambang menegaskan, ini adalah alarm keras bahwa fondasi ekonomi Kaltim sangat rapuh karena ketergantungan yang akut pada sektor ekstraktif. Ketika harga komoditas global berguncang, ekonomi daerah langsung babak belur.
Data Kementerian Keuangan mencatat, pada triwulan I 2025, sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi 35,34 persen PDRB Kaltim. Ekspor Kaltim pada Maret 2025 pun masih dikuasai batu bara dengan porsi mencengangkan mencapai 70,30 persen.
“Di sinilah paradoks itu menganga lebar. Di satu sisi kita riuh bicara hilirisasi, ekonomi kreatif, UMKM, dan ekonomi hijau. Tapi di sisi lain, struktur ekonomi kita masih terkubur di bawah bayang-bayang batu bara,” kritiknya tajam.
Lebih lanjut, politisi Demokrat ini meminta agar pemerintah daerah berhenti menggunakan jargon ekonomi semata. Menurutnya, transformasi ekonomi harus disusun dengan kejujuran, bukan sekadar riasan kosmetik untuk mempercantik pidato.
UMKM, ekonomi kreatif, dan wisata desa tidak boleh sekadar menjadi etalase seremonial yang mati begitu pita peresmian dipotong. Bambang menuntut indikator keras: Berapa banyak investasi non-ekstraktif yang benar-benar terserap? Berapa banyak UMKM yang sukses naik kelas dari sekadar bertahan hidup menjadi produktif?
Sorotan juga diarahkan pada sektor ketenagakerjaan. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kaltim pada Februari 2026 turun tipis di angka 5,27 persen, data BPS justru mengungkap anomali: jumlah angkatan kerja merosot 16.850 orang, dan jumlah penduduk yang bekerja menyusut 14.776 orang. Angka pekerja paruh waktu pun membengkak.
“Persoalannya bukan sekadar berapa banyak yang menganggur, tapi apakah pekerjaan yang tersedia saat ini layak, stabil, produktif, dan membuka jalan untuk mobilitas sosial? Jika gagal tercipta, pertumbuhan ekonomi hanya angka kosong bagi warga,” tegasnya.
Terkait isu lingkungan, Kaltim memang menuai pujian global lewat FCPF Carbon Fund dengan keberhasilan menurunkan emisi sekitar 31 juta ton CO₂e. Namun, Bambang mengingatkan agar prestasi ini tidak dijadikan tirai penutup kontradiksi pembangunan.
Sebab faktanya, deforestasi bruto Kaltim masih menyentuh 36.707 hektare, dengan deforestasi netto menganga di angka 19.194 hektare.
“Bagaimana mungkin kita bicara Kaltim hijau dan berkelanjutan jika strukturnya masih diikat tambang? Agenda hijau tidak boleh dikurung hanya di sektor kehutanan, tapi wajib merasuk ke investasi, energi, tata ruang, hingga agenda reklamasi tambang yang tegas,” papar Bambang.
Sebagai penutup refleksinya di hari kemerdekaan ini, Bambang mengingatkan bahwa Kaltim sedang berada di persimpangan jalan antara narasi manis dan kenyataan keras.
“Jika pemerintah hanya merayakan penurunan emisi di satu panggung, namun membiarkan logika ekonomi ekstraktif terus berkuasa di panggung lain, maka ‘Kaltim Hijau’ hanya akan jadi label kosong. Transformasi dan kemerdekaan ekonomi sejati hanya terbukti lewat angka yang jujur,” pungkasnya. (*)
