50 Program Unggulan Bupati Bakal Dipertajam Imbas Pemangkasan Anggaran
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tengah bergerak cepat menyiapkan strategi pembangunan daerah untuk Tahun Anggaran 2026 menyusul kabar rencana pemangkasan drastis Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat. Kebijakan fiskal ini mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim untuk melakukan penajaman skala prioritas agar 50 program unggulan Bupati tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, mengungkapkan bahwa langkah penajaman program adalah antisipasi wajib atas penurunan dana transfer yang sangat signifikan. Data menunjukkan, alokasi transfer untuk Kutim yang pada 2025 mencapai Rp6,37 triliun, diproyeksikan merosot tajam menjadi hanya Rp3,26 triliun pada 2026.
Penurunan ini mencapai hampir separuh dari total penerimaan sebelumnya, atau tepatnya 48,8 persen. Rincian proyeksinya, Dana Bagi Hasil (DBH) diperkirakan hanya sebesar Rp1,2 triliun, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp2,01 triliun.
“Jelas kita akan menajamkan program dengan skala prioritas,” ujar Noviari kepada wartawan usai upacara HUT ke-26 Kabupaten Kutim, belum lama ini.
Meski anggaran terpangkas drastis, Noviari menegaskan bahwa penajaman ini bukan berarti penghapusan program. Ia memastikan 50 program unggulan Bupati Kutim akan tetap dijalankan.
“50 program itu tetap kita jalankan, karena amanah visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tegasnya.
Tiga sektor strategis akan tetap menjadi poros utama pembangunan Kutim ke depan, yaitu pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan transformasi ekonomi.
“Pembangunan fisik, peningkatan kapasitas SDM, dan transformasi ekonomi tetap menjadi prioritas. Kita akan alokasikan sesuai porsi dan skala prioritas pelaksanaan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tutup Noviari.
Strategi penyesuaian dan efisiensi ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemkab Kutim dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah, meski dihadapkan pada situasi fiskal yang penuh tantangan. (*)
