Ketua DPRD Kutim Minta Perlakuan Khusus untuk Daerah Penghasil

SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyoroti ketimpangan signifikan antara potensi kekayaan alam yang dikeruk dari daerahnya dengan dana bagi hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat. Menurut Jimmi, ketidakseimbangan ini sangat ironis mengingat kondisi infrastruktur di Kutim yang masih jauh dari memuaskan.

Dalam pernyataannya, Jimmi mengkalkulasi potensi pendapatan Kutim dari sektor pertambangan, khususnya batu bara. Ia menyebutkan, berdasarkan produksi batu bara KPC yang mencapai sekitar 80 juta metrik ton per tahun dengan harga terendah sekitar Rp1.500.000 per metrik ton, pendapatan yang beralih ke pusat bisa mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp80 triliun per tahun. Angka ini bahkan bisa jauh lebih besar, mengingat harga batu bara pernah menyentuh 400 dollar AS per ton.

“Ini baru dari satu sektor, satu perusahaan. Belum lagi minyak dan gas serta perusahaan-perusahaan lain. Potensi kekayaan kita sangat besar,” ujar Jimmi.

Namun, ia merasa kecewa dengan DBH yang diterima Kutim, yang hanya berkisar Rp9 triliun. Angka ini dinilainya tidak sebanding dan tidak berbanding lurus dengan jumlah kekayaan yang disumbangkan daerahnya ke negara.

Jimmi juga menyoroti kondisi infrastruktur yang masih minim di Kutim, meskipun daerah ini merupakan salah satu lumbung kekayaan alam nasional. Menurutnya, di usianya yang baru 25 tahun, Kutim masih membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur dasar yang vital.

“Perusahaan swasta yang menikmati dan merusak, tapi infrastruktur kita masih tertinggal. Ini ironis,” tegasnya.

Ia berharap adanya perlakuan khusus bagi daerah penghasil seperti Kutim. Jimmi sepakat dengan langkah Gubernur yang langsung mengecek kondisi di lapangan. Ia berharap, dari potensi Rp80 triliun yang diambil pusat, setidaknya setengahnya atau persentase yang lebih besar dapat kembali ke daerah untuk pembangunan.

Jimmi menambahkan bahwa dengan adanya dana yang memadai, pembangunan di Kutim bisa lebih maksimal dan produktif, bahkan bisa membangun fasilitas modern seperti monorail untuk mengatasi masalah kemacetan yang kini mulai terjadi.

“Kita tidak ingin berspekulasi soal angka, tapi semakin besar yang kembali, semakin bagus. Semuanya butuh masa depan yang cerah untuk pembangunan daerah kita,” pungkas Jimmi.