Bencana Alam, Kebakaran Hutan, dan Pencemaran Menjadi Fokus FGD Tahap 1 RPPLH Kutim 2024-2054

 

Sangatta, – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Tahap 1 Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2024-2054. Acara ini dilaksanakan di Hotel Victoria Sangatta, ruang MCC, pada Kamis (20/6/2024).

Tujuan utama FGD ini adalah untuk menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak terkait dalam penyusunan RPPLH Kutim 2024-2054. Sebelas Isu Lingkungan Utama dalam FGD Yaitu, Bencana alam (banjir, tanah longsor, dan kekeringan), Kebakaran hutan, Konflik tata ruang, Optimalisasi ruang terbuka hijau, Eksploitasi tambang,Degradasi pesisir atau kerusakan hutan mangrove, Pencemaran air permukaan, Pencemaran udara, Pengelolaan sampah dan limbah dan Ketahanan pangan serta Kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sekretaris DLH Kutim, Andi Palesangi, mewakili Bupati Kutim, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini mewujudkan Kutim hebat sebagai pusat hilirisasi sumber daya alam yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

“Hilirisasi sumber daya alam (SDA) harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan demi generasi kita mendatang,” ujar Andi Palesangi.

Andi Palesangi, berharap FGD ini dapat memberikan kontribusi positif dari seluruh pemangku kepentingan dalam mencermati isu lingkungan pada setiap proses pembangunan. Masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat membantu pemerintah Kutim dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan perencanaan tata ruang wilayah.

“RPPLH ini akan menjadi landasan hukum dan teknis yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan daerah,” Lanjutnya

“Pelaksanaan kegiatan FGD RPPLH ini menghasilkan dokumen tertulis yang menginventarisasi persoalan serta upaya perlindungan dan pengelolaan dampak yang mungkin timbul. Hal ini menunjukkan sikap dan komitmen tegas Pemkab Kutim dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup,” tutur Andi Palesangi.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kutim Andrian Wahyudi menjelaskan bahwa landasan yuridis RPPLH ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Tahap-tahap penyusunan RPPLH dimulai dari persiapan, pengumpulan data dan informasi sumber daya alam, kemudian perumusan isu-isu strategis hingga penyusunan dokumen RPPLH,” jelas

Lebih lanjut Andrian menjelaskan bahwa FGD ini dihadiri oleh lintas organisasi perangkat daerah, pihak perusahaan pertambangan dan perkebunan, pemerhati lingkungan, masyarakat, dan akademisi. (Kiya/*)

Berita Terbaru