DPRD Kutim Desak Pembayaran Utang Proyek, Kontraktor Terus Pertanyakan

Kaltim, Parlementaria1352 Dilihat

 

SANGATTA – Meskipun terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) senilai Rp1,7 triliun di tahun 2023, ternyata masih terdapat utang proyek tahun 2022 dan 2023 yang belum terbayarkan. Hal tersebut diakui oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Asti Mazar.

“Tahun lalu memang ada Silpa sekitar Rp1,7 triliun. Tapi utang tahun 2022 saja, masih ada yang belum terbayar,” ujar Asti saat ditemui di ruang kerjanya.

Asti mengaku sering ditanya kontraktor terkait dengan pelunasan utang tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan mempertanyakan langsung kepada dinas terkait. “Disebutkan, di salah satu SKPD, ada utang tersebut senilai Rp15-30 miliar, namun hingga kini belum terbayar,” ungkap Asti Mazar kepada media ini saat ditemui di Ruang kerjanya belum lama ini

Asti menekankan bahwa secara logika, pekerjaan yang sudah selesai seharusnya bisa dibayarkan. Ia mempertanyakan alasan di balik penundaan pembayaran tersebut, mengingat anggaran yang tersedia.

“Sebagai anggota DPRD Kutim, saya kembali meminta agar perangkat daerah (PD) untuk benar-benar melaksanakan pekerjaan mereka, baik proyek tahun jamak, lelang biasa, atau penunjukan langsung (PL),” tegasnya.

Asti juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sering menjadi alasan keterlambatan proyek. Ia mendorong SKPD untuk memaksimalkan SDM yang ada, termasuk dengan menambah jumlah atau meningkatkan kompetensi personel.

“Setiap kita panggil SKPD, kepala SKPD tidak pernah datang dengan alasan DL, dan lain sebagainya. Jika dikatakan kurang kompetensi, personil, kenapa tidak tambah. Kalau tidak kompeten, karena harus bersertifikasi, pertanyaanya, kan setiap tahun selalu Bimbingan Teknis (Bimtek). Ini jadi masalah,” kritiknya. (K/ADV)

Berita Terbaru