Kelompok Tani Bina Warga Mengadu ke DPRD Kutim

Kaltim, Parlementaria1004 Dilihat

Sangatta, – Permasalahan Sengketa lahan antara Kelompok Tani Bina Warga di Karangan dengan PT Indexim dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk dicarikan solusi adil melalui mediasi.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan, bersama anggota DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan, M Ali, Hepnie Armansyah, dan Faizal Rachman, menghadirkan perwakilan dari kedua belah pihak, yaitu Senior Manager PT Indexim Herianto dan Sudirman dari Kelompok Tani Bina Warga.

Anggota DPRD Kutim Agusriansyah Ridwan mendorong penyelesaian masalah melalui mediasi dan pendekatan sosial, alih-alih hanya mengandalkan jalur hukum.

“Harus ada mediasi yang lebih baik. Jangan hanya diselesaikan secara hukum, tapi juga melalui pendekatan sosial. UU Pasal 33 jelas menyebutkan bumi dan kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Agusriansyah.

Hepnie Armansyah menambahkan bahwa masyarakat seringkali dirugikan dalam sengketa dengan perusahaan. “Kita tidak boleh tutup mata dengan persoalan riil yang ada di lapangan,” ujarnya.

Ketidakhadiran PT Santan Borneo Abadi (SBA) dalam RDP juga menjadi sorotan Faizal Rachman.

“Saya heran kenapa SBA tidak hadir. Harusnya dihadirkan juga supaya kita tau deal-deal, kompensasinya apa. Karena kompensasi dengan SBA, masyarakat yang dikorbankan,” kata Faizal.

M Ali pun mengingatkan PT Indexim untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan tidak merugikan masyarakat. Ia juga menyinggung permasalahan sebelumnya yang dihadapi PT Indexim dengan perusahaan lain.

Sudirman dari Kelompok Tani Bina Warga menjelaskan bahwa lahan seluas 73 hektar yang dikerjasamakan dengan PT SBA ditambang oleh PT Indexim tanpa ganti rugi, meskipun di sana terdapat tanaman yang menjadi sumber penghidupan kelompok tani.

“Kami minta keadilan atas hak kami. Apalagi, kami telah beberapa kali dilaporkan ke polisi oleh perusahan, padahal itu lahan kami, sumber penghidupan kami,” ungkap Sudirman.

Hasil RDP dan Harapan Penyelesaian

DPRD Kutim mendorong penyelesaian masalah ini dengan mengedepankan mediasi dan musyawarah mufakat untuk mencapai solusi adil bagi kedua belah pihak.

Diharapkan dalam waktu dua minggu, kedua pihak dapat kembali bertemu untuk membahas penyelesaian ganti rugi lahan. DPRD Kutim juga akan terus memantau perkembangan penyelesaian sengketa ini. (*/ADV)

Berita Terbaru