Sangatta- Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Arfan mengungkapkan kekhawatirannya terkait keterlambatan dimulainya pekerjaan fisik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hingga memasuki bulan Mei, belum ada tanda-tanda pekerjaan dimulai, padahal anggaran telah tersedia.
Arfan mengaku telah berkoordinasi dengan PUPR untuk menanyakan penyebab keterlambatan tersebut. Pihak PUPR beralasan bahwa mereka masih menunggu “pergeseran” yang belum jelas definisinya.
“Saya sudah tanya PUPR, mengapa belum ada pekerjaan dimulai. Ternyata, ada judul, ‘menunggu pergeseran’. Pergeseran apa? Kami juga tidak tau,” ungkap Arfan.
Meskipun Pokir DPRD telah diusulkan dan dipastikan tidak ada pergeseran anggaran, Arfan mendesak PUPR untuk segera memulai pekerjaan pada bulan Mei ini.
“Dengan kondisi seperti sekarang ini, hampir pasti ada keterlambatan progres pembangunan tahun ini. Untuk itu, dia berharap segera dimulai pekerjaan itu. Kalau pekerjaan dimulai Mei ini, diharapkan, pada bulan September atau Oktober sudah masuk perubahan, pekerjaan masih tepat waktu,” jelas Arfan.
Keterlambatan dimulainya pekerjaan fisik ini dikhawatirkan akan berakibat pada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun lalu yang masih tinggi, mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Saya hanya berharap, karena tahun ini tidak ada lagi proyek tahun jamak, yang ada tinggal melanjutkan pekerjaan sehingga bisa aman,” kata Arfan.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh anggota DPRD Kutim lainnya, Faizal Rachman.
“Ini sudah bulan Mei, namun belum ada pekerjaan fisik dimulai. Kalau kondisinya seperti ini, kejadian tahun lalu, bisa terulang, dimana Silpa cukup tinggi,” kata Faizal. (*/ADV)
