Sangatta…Wakil Ketua DPRD Kutim Yulianus Palangiran mengakui jika nasib Kutai Timur dan Kukar sebagai Kabupaten Induk Kutim, dalam dua tahun belakangan ini sama. Meskipun menyandang predikat sebagai daerah kaya, namun sama-sama dilanda defisit keuangan yang sangat dalam, sehingga meninggalkan utang yang harus jadi beban selama dua tahun.
“Kukar kita kenal sebagai kabupaten terkaya di Indonesia. Kutim sebagai anak kandung Kukar, dengan potensi yang serupa, juga masuk kabupaten kaya, namun sejak tahun 2016, hingga sekarang, dilanda defisit, karena program sudah telanjut dikerjakan, sementara dana bagi hasil untuk daerah, dipotong. Karena itu, Kutim masi menanggung utang hingga tahun ini ratusan miliar rupiah,” jelas Yulianus Palangiran saat menerima rombongan komisi IV DPRD Kukar dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Buherah, di ruang Panel Kantor DPRD Kutim dua hari lalu.
Diakui, pada tahun 2016, anggaran dipotong Kemenkeu, hingga setengah. Akhirnya, pekerjaan yang telah dikerjakan, berutang ratusan miliar. Masalah bertambah, pada tahun 2017, kembali dilakukan pemotongan anggaran, akibatnya utang tidak terselesaikan. “karena itu kami buat Perda CSR tahun 2017, untuk bisa mendorong dana CSR, digunakan untuk proyek infrastruktur,” katanya.
Sementara Buherah, mengakui jika hal sama dialami Kukar. Sebab anggaran dipotong, sementara beban untuk belanja pegawai saja, itu mencapai Rp2 triliun lebih. Karena itu, untuk anggaran pembangunan, menjadi sangat kecil. Apalagi, juga masih menyisahkan utang dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga sulit untuk membuat program baru. “Karena itu, kami juga ingin memanfaatkan CSR, untuk membangun infrastruktur, seperti dilakukan di Kutim,” katanya. (ADV)
