DPRD Harap Kehadiran Bulog di Kutim Bisa Stabilkan Harga Pangan Daerah
SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menaruh harapan besar terhadap kehadiran Perusahaan Umum (Perum) Bulog di wilayahnya. Kehadiran lembaga pangan negara tersebut diyakini akan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan stok pangan bagi masyarakat di seluruh penjuru Kutai Timur.
Dukungan nyata ini diwujudkan melalui persetujuan hibah lahan sebagai lokasi pembangunan fasilitas Bulog, yang disahkan dalam Rapat Paripurna ke-19 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (1/4/2026).
Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, yang memimpin langsung jalannya paripurna, menegaskan bahwa ketiadaan gudang Bulog selama ini membuat Kutim cukup rentan terhadap gejolak harga pangan, terutama beras.
”Harapan kami, dengan adanya Bulog, stabilitas pangan bisa terkondisikan dengan baik. Selama ini kita tidak punya Bulog sendiri, sehingga saat kondisi pasar tidak menentu, dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat kita,” ujar Sayid Anjas saat ditemui usai rapat.
Selain menjamin ketersediaan stok, Sayid Anjas menjelaskan bahwa Bulog memiliki instrumen untuk mengintervensi pasar jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Dengan standar satuan harga yang dimiliki Bulog, biaya operasional distribusi dapat ditekan, yang pada akhirnya akan menghasilkan harga eceran yang lebih terjangkau bagi warga.
”Terkait pengawasan harga, Bulog punya mekanisme teknis. Kami berharap harga bisa diatur dan ditekan seminimal mungkin agar cocok dengan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Menariknya, kehadiran Bulog di Kutim tidak hanya akan berfokus pada komoditas beras semata. DPRD mendorong agar Bulog juga menjadi penyerap hasil pertanian lokal lainnya guna melindungi kesejahteraan petani daerah.
”Bulog ini diharapkan bisa menampung hasil dari petani-petani kita. Bukan hanya beras; jagung hingga gandum juga bisa. Ini penting agar petani kita punya kepastian siapa yang akan membeli hasil panen mereka dengan harga yang layak,” tegas politisi tersebut.
Mengenai pemilihan lokasi di Sangatta Utara, DPRD Kutim menilai hal tersebut sebagai langkah strategis untuk menjangkau pasar terbesar. Meskipun sentra produksi padi banyak berada di pelosok seperti Kaubun atau Muara Bengkal, Sangatta Utara dianggap sebagai titik distribusi paling efektif.
”Kita harus memikirkan market atau pasarnya. Konsumsi terbesar ada di Sangatta. Jadi, hasil panen dari berbagai kecamatan nanti disentralkan di sini (Sangatta) agar lebih dekat ke konsumen dan lebih mudah mengontrol harga di pasar-pasar utama,” tutup Sayid Anjas.
