oleh

Leny : Sudah Dianggarkan, Utang Proyek Segera Dibayarkan

Sangatta…Kutai Timur-Jeritan kontraktor yang belum terbayar, terutama kontraktor proyek tahun 2017 lalu, harus diperhatikan Pemkab Kutim karena dalam kurun waktu lama, tidak ada lagi keuntungan yang didapat tetapi kerugian karena rata-rata kontraktor juga mengadalkan sumber dana pihak ketiga seperti bank.

Sekertaris Fraksi Gerindra DPRD Kutim, Leny Susilawati Anggraeni mengakui sejumlah anggota dewan baik secara perseorang menerima keluhan pemborong yang belum kunjung dibayar. “Banyak konraktor yang mengeluh ke kami, karena pekerjaan mereka tahun 2017 lalu, belum dibayar. Karena itu, kami berharap, pemerintah memprioritaskan pembayaran proyek, yang terutang dari tahun lalu, untuk dibayarkan tahun ini,” kata Leny.

Masalah utang proyek oleh Pemkab Kutim, diakuinya, ini tidak bisa dihindari karena pemotongan penerimaan APBD pada tahun lalu. Akibatnya, banyak proyek yang sudah dibangun, tidak terbayar. Namun tahun 2018 telah dianggarkan di APBD murni dan perubahan.

Leny membenarkan, sekarang ini yang amat perlu dibayarkan terlebih dahulu adalah gaji pegawai, terutama Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) karena menyangkut kebutuhan hidup pegawai, yang tentu tidak bisa ditunda.

“Bukan hak kontraktor tidak penting, tapi gaji pegawai tidak kalah pentingnya karena masalah hidup pegawai dan keluarganya,” katanya.

Politikus Gerindra ini, mengungkapkan anggaran pembayaran utang, telah dianggarkan saat pembahasan anggaran. Dalam APBD murni tahun 2018 dianggarkan Rp500 miliar lebih, untuk pembayaran utang. Sementara untuk utang pembayaran lahan, anggarannya lain. Karena itu, ungkap Leny, tidak ada kendala yang pasti utang tetap dibayar namun tergantung kondisi keuangan.

“Utang proyek itu, segera dibayarkan, karena itu kewajiban pemerintah, tapi tentu kembali pada ketersediaan anggaran. Kalau memang ada anggaran, sebaiknya dibayar secepatnya. Kasihan kontraktor, kalau pembayaran terus berlarut-larut,” sebut Leny.

Ia membenarkan, masalah anggaran sulit dipastikan. Sebab, meskipun telah dianggarkan, namun kalau terjadi pemotongan, tentu itu diluar perhitungan pemerintah dan DPRD. Karena itu, dampaknya dirasakan semua pihak.
“Karena bukan hanya masyarakat, DPRD juga rasakan masalah defisit anggaran ini. Termasuk anggaran reses belum cair, akibatnya reses DPRD tertunda. Beruntung, gaji DPRD sampai bulan lalu, sudah dibayar, tapi untuk bulan ini, saya belum cek. Tapi mudah-mudahan memang sudah masuk rekening,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru