Kejar Swasembada Pangan, Komisi C DPRD Kutim Desak KemenPUPR Optimalkan 4 Bendungan
Sangatta – Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan langkah strategis guna mempercepat pembangunan daerah dengan melakukan audiensi ke Direktorat Irigasi dan Rawa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, pada Jumat (24/4/2026) lalu.
Kunjungan ini merupakan upaya jemput bola untuk memastikan program-program strategis nasional di bidang pengairan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Kutai Timur.
Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, melalui anggota Komisi C Pandi Widiarto, mengungkapkan bahwa agenda utama audiensi ini adalah menyoal fungsi empat bendungan besar yang ada di wilayah Kutai Timur. Berdasarkan fakta di lapangan, infrastruktur tersebut saat ini dinilai belum bekerja secara optimal.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari empat bendungan yang ada di Kutai Timur, belum semuanya berfungsi secara maksimal. Kami ingin memastikan infrastruktur ini betul-betul bisa beroperasi untuk mendukung produktivitas petani,” Ujar Anggota Komisi C, Pandi Widiarto saat ditemui di Kantor DPRD Kutim, pada Rabu (29/4/2026)
Sebab menurut Pandi Widiarto upaya ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai ketahanan dan swasembada pangan nasional. Mengingat Kutai Timur memiliki potensi lahan persawahan yang sangat luas, optimalisasi bendungan dan jaringan irigasi dianggap sebagai syarat mutlak.
Karena itu, DPRD Kutim meminta agar Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda, sebagai perpanjangan tangan pusat, dapat memberikan prioritas penganggaran melalui APBN untuk perbaikan maupun pengelolaan bendungan tersebut.
Selain bendungan utama, DPRD Kutim juga menyoroti pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier yang langsung menyentuh lahan persawahan. Sebab menurut Pandi Widioarto bahwa pada periode sebelumnya (2019-2024) di jaman H Irwan sebagai Anggota DPR-RI Komisi V, serapan program pusat ke Kutim sangat maksimal, dan pihaknya ingin tren positif tersebut tetap terjaga.
“Kutai Timur punya potensi besar dalam sektor persawahan. Kami mendorong agar BWS 4 Samarinda mengoptimalkan serapan program pusat ke daerah, mengingat kelompok tani di lapangan sudah terbentuk secara aktual. Kolaborasi antara APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten adalah kunci kesejahteraan petani kita,” tegas Pandi
Tak hanya soal pengairan, pertemuan tersebut juga membahas penanganan banjir secara komprehensif. DPRD Kutim mendorong kementerian agar tidak hanya fokus pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam, tetapi juga memberi atensi khusus pada titik krusial di DAS Sangatta, DAS Bengalon, dan DAS Karangan.
Mengenai kepastian realisasi, pemerintah daerah telah menempuh jalur administratif melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) guna mengusulkan program-program prioritas.
Meski APBN 2026 sedang berjalan, hasil audiensi ini diharapkan menjadi acuan bagi kementerian dalam menyusun skala prioritas anggaran pada tahun 2027 mendatang.
“Intinya kita memberikan gambaran spesifik agar kementerian tahu persis permasalahan di Kutai Timur. Dengan begitu, setiap program yang turun ke daerah memiliki output yang jelas dan dampak yang maksimal bagi masyarakat,” pungkas Pandi.
Sekadar diketahui, dalam kunjungan ini rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kutim, Ardiansyah, didampingi anggota Komisi C, Pandi Widiarto. Turut serta dalam audiensi tersebut jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang diwakili oleh Asisten II Sekkab Kutim, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, serta Bappeda Kutim. (Caya/*)
