Novel Tyty Minta APBD Kutim 2027 Prioritaskan Untuk Urusan Kesehatan dan Kegiatan Kemanusiaan

Anggota DPRD Kutim, dr. Novel Tyty Paembonan, M.Si

SANGATTA – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), dr. Novel Tyty Paembonan, M.Si., meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Ia menilai sektor kesehatan dan kegiatan kemanusiaan perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Novel meminta Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan alokasi anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata. “APBD 2027 itu ben4r-benar harus difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat, terutama program yang langsung menyentuh masalah kesehatan dan kemanusiaan,” ujarnya saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim, Senin (16/11/2026).

Ia secara khusus menyoroti dukungan anggaran bagi Komisi Penanggulangan AIDS dan Palang Merah Indonesia (PMI) di Kutim. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kedua lembaga tersebut dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya dengar Komisi Penanggulangan AIDS itu tidak punya anggaran. Begitu juga PMI, berdasarkan informasi yang saya terima, mereka belum mendapatkan dukungan anggaran,” kata novel kepada media ini

Menurut Novel, keberadaan PMI sangat penting dalam menunjang kebutuhan darah, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi ketika menjalani tindakan medis atau operasi. Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan dukungan terhadap lembaga yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

“Kalau ada keluarga yang mau operasi, kemudian membutuhkan darah tetapi cadangan darah kosong, tentu kita malu sebagai sebuah kabupaten,” tuturnya.

Selain persoalan anggaran operasional, Novel juga menyinggung kebutuhan fasilitas kelembagaan PMI. Ia menyebut hingga kini kantor PMI Kutim masih menumpang di tempat lain. “Unit pelayanan seperti ini juga harus diperhatikan. Sampai hari ini kantornya belum ada dan masih menumpang,” ungkapnya.

Novel menegaskan, pelayanan kemanusiaan semestinya tidak dipengaruhi perbedaan kepentingan politik maupun latar belakang masyarakat.

“Hal-hal seperti ini tidak boleh dicampuradukkan. Politik urusan politik, kemanusiaan urusan kemanusiaan. Kemanusiaan tidak mengenal warna politik, suku, maupun agama,” tegasnya.