
Aspirasi Warga Diakomodasi, SMP Filial di Martadinata Ditargetkan Dibangun 2027
SANGATTA – Kebutuhan akses pendidikan menengah pertama di wilayah Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, mendapat perhatian dari DPRD Kutai Timur (Kutim). Sekolah menengah pertama (SMP) filial atau kelas cabang dari sekolah induk direncanakan mulai dihadirkan pada 2027 untuk mendekatkan layanan pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Kutim, dr. Novel Tyty Paembonan, M.Si., mengatakan rencana itu merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya. Warga mengeluhkan jarak yang harus ditempuh anak-anak apabila melanjutkan pendidikan ke sekolah di wilayah Teluk Pandan.
“Kemarin teman-teman dari Martadinata datang dan meminta agar ada SMP filial di sana. Saya setuju karena anak-anak di sana jaraknya cukup jauh kalau harus sekolah ke Teluk Pandan,” ujarnya saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim, Senin (16/11/2026).
Novel menyebut pembahasan mengenai rencana tersebut telah dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk DPRD, Dinas Pendidikan, instansi pertanahan, serta pemerintah kecamatan dan desa. Dari pembahasan itu, muncul kesepakatan untuk menyiapkan sekolah filial pada tahun depan.
“Kami sudah ada rapat bersama DPRD, Dinas Pendidikan, Pertanahan, kecamatan, dan desa. Kita sepakat tahun depan sudah ada filial di sana,” katanya.
Menurutnya, konsep sekolah filial dapat menjadi solusi awal untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat tanpa harus langsung membangun sekolah baru secara penuh. Keberadaannya dapat berada di bawah naungan sekolah induk yang nantinya ditentukan melalui pembahasan teknis.
Meski demikian, Novel mengingatkan agar rencana pembentukan sekolah tersebut tetap mempertimbangkan jumlah calon peserta didik. Ia menilai pemetaan kebutuhan penting dilakukan agar fasilitas pendidikan yang dibangun benar-benar dimanfaatkan.
“Harus ada studi kelayakan. Kita lihat jumlah murid kelas enam, kelas lima, dan kelas empat. Jangan sampai sekolah dibangun, tetapi ternyata siswanya tidak ada,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menilai akses pendidikan yang dekat dan nyaman tetap menjadi kebutuhan masyarakat. “Kita tidak boleh melupakan bahwa anak-anak memang membutuhkan sekolah yang dekat dan nyaman. Pemerintah daerah bersama DPRD harus bertanggung jawab memberikan pelayanan yang maksimal,” tutupnya. (ADV/*)





