
Jimmy Ingatkan Pembangunan Jalan di Kutim Harus Utamakan Asas Manfaat
SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Jimmy mengingatkan agar pembangunan infrastruktur jalan benar-benar mempertimbangkan asas manfaat bagi masyarakat. Menurut dia, pembangunan harus diarahkan pada wilayah yang memiliki kebutuhan dan dapat digunakan warga, bukan sekadar mengejar realisasi pekerjaan fisik.
Hal itu disampaikan Jimmy ketika merespons aspirasi warga dalam reses di RT 24, Desa Singa Gembara, Sabtu (14/11/2026) malam. Ia menilai, pembangunan jalan perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat sebagai pihak yang akan menerima manfaat langsung dari infrastruktur tersebut.
“Kita berharap jalan yang dibangun itu betul-betul bisa dimanfaatkan. Sayang kalau di satu sisi masih banyak masyarakat membutuhkan, tetapi pembangunan justru dilakukan di wilayah yang tidak ada penggunanya,” kata Jimmy.
Ia mengatakan, pembangunan jalan di kawasan yang belum banyak dihuni perlu dilihat kembali berdasarkan tujuan dan peruntukannya. Namun, apabila jalan tersebut memang difungsikan sebagai jalan penghubung atau jalan tembus, pembangunan tetap dapat dipahami.
“Kalau memang dimanfaatkan sebagai jalan tembus dan sebagainya, itu wajar saja. Tetapi kalau benar-benar tidak ada masyarakat yang menggunakan, sementara sudah dilakukan pengecoran dan sebagainya, saya kira itu perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Jimmy menegaskan, keberadaan masyarakat sebagai pengguna menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurut dia, anggaran infrastruktur seharusnya diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga yang memang memerlukan akses jalan dan fasilitas pendukung.
“Fokus dari objek pembangunan itu masyarakatnya. Pengembangan infrastruktur jalan harus melihat asas manfaat, siapa yang bisa menikmati dan menggunakan hasil pembangunan tersebut,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Jimmy juga menyinggung aspirasi warga mengenai peningkatan jalan dan fasilitas posyandu. Ia menyebut, usulan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan akan didorong kepada perangkat daerah terkait, terutama Dinas Kesehatan.
“Kalau berkaitan dengan fasilitas dan prasarana kesehatan, itu yang kita dorong ke dinas terkait, terutama Dinas Kesehatan,” tuturnya. (ADV/*)





