
Perda Keolahragaan Jadi Landasan Pembinaan Atlet, Syaiful Bakhri Tekankan Perlindungan Olahragawan
SANGATTA – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Syaiful Bakhri, menegaskan pentingnya keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai landasan hukum dalam memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan prestasi, serta memberikan perlindungan bagi para olahragawan di daerah.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan pengembangan olahraga di Kutim berjalan lebih terarah, terstruktur, dan berkelanjutan. Kehadiran perda juga diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembinaan olahraga, baik olahraga prestasi, pendidikan, maupun rekreasi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Syaiful saat diwawancarai di kawasan Polder Ilham Maulana, Sangatta, Minggu (15/11/2026).
“Dengan perda itu, kita memiliki dasar untuk pengembangan kegiatan keolahragaan selanjutnya. Perda ini lebih menitikberatkan pada upaya menaungi atlet-atlet kita, baik atlet berprestasi maupun olahraga rekreasi,” ujarnya.
Syaiful menjelaskan, keberadaan regulasi keolahragaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan prestasi atlet, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pembinaan yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Ia menilai olahraga merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mengharumkan nama daerah. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pembinaan, serta penyediaan fasilitas yang memadai.
“Olahraga kita ini merupakan aset daerah yang perlu dikembangkan. Atlet-atlet kita juga luar biasa karena sudah ada yang menjadi penyumbang medali dalam berbagai kegiatan olahraga nasional,” katanya.
Sebagai informasi, DPRD Kutim bersama Pemerintah Kabupaten Kutim telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Rapat Paripurna ke-XXI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026, Rabu (6/5/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dan dihadiri Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, bersama jajaran anggota legislatif serta perangkat daerah terkait.
Regulasi yang merupakan inisiatif DPRD Kutim itu sebelumnya melalui pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Keolahragaan dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di bidang olahraga.
Dalam proses pembahasannya, perda tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan atlet usia muda, pengembangan olahraga prestasi, olahraga masyarakat, olahraga tradisional, serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Selain itu, pembahasan regulasi juga memberikan perhatian terhadap pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas serta peningkatan tata kelola olahraga yang lebih profesional.
Salah satu gagasan yang mengemuka dalam pembahasan perda adalah pembentukan Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP).
Kedua program tersebut diharapkan mampu menjadi sarana pembinaan atlet usia muda secara berjenjang, mulai dari proses penjaringan bakat, peningkatan kemampuan, hingga persiapan menghadapi kompetisi olahraga.
Syaiful menyambut baik rencana pengembangan pusat pembinaan tersebut. Menurutnya, pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses panjang dengan dukungan fasilitas, tenaga pelatih, serta program latihan yang berkesinambungan.
“Pemerintah daerah akan melakukan semacam pembinaan PPLP, semacam pembinaan sekolah olahraga. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik di Kutai Timur,” ungkapnya.
Ia berharap program tersebut nantinya mampu memberikan kesempatan lebih luas kepada pelajar yang memiliki potensi olahraga untuk mengembangkan kemampuan tanpa harus meninggalkan pendidikan formal.
Terlebih, Kutai Timur memiliki wilayah yang cukup luas dengan 18 kecamatan yang tersebar dalam kondisi geografis berbeda. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pemerataan pembangunan fasilitas dan akses pembinaan olahraga.
Syaiful mengakui, hingga saat ini masih terdapat sejumlah fasilitas olahraga yang belum sepenuhnya mampu menunjang kebutuhan masyarakat maupun pembinaan atlet secara maksimal.
Menurutnya, pembangunan sarana olahraga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar potensi atlet tidak hanya berkembang di kawasan perkotaan, tetapi juga dapat ditemukan dan dibina hingga wilayah kecamatan dan desa.
“Kita akui masih banyak venue atau lapangan-lapangan olahraga kita yang fasilitasnya belum maksimal. Kita tidak boleh hanya terfokus di Sangatta saja karena Kutai Timur memiliki 18 kecamatan,” jelasnya.
Ia menilai pemerataan fasilitas menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas olahraga daerah. Sebab, ketersediaan lapangan, tempat latihan, dan fasilitas pendukung lainnya akan memengaruhi kesempatan masyarakat dalam mengembangkan kemampuan olahraga.
Dengan adanya Perda Penyelenggaraan Keolahragaan, Syaiful berharap pemerintah daerah memiliki arah kebijakan yang lebih jelas dalam menentukan prioritas pembangunan dan pembinaan olahraga sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui olahraga, kita sudah menetapkan perda keolahragaan. Mudah-mudahan pembinaan olahraga ke depan dapat berjalan dengan baik di Kutai Timur,” pungkasnya. (ADV/*)





