Ketua DPRD Kutim Jimmi Minta Warga Laporkan Oknum LSM yang Pungut Biaya Pencari Kerja

Foto Ketua DPRD Kutim Jimmi saat di wawancarai sejumlah awak media usai menggelar reses di RT 24, Desa Singa Gembara, Sabtu (14/11/2026) malam.

SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menyoroti dugaan praktik pungutan oleh oknum yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam proses perekrutan tenaga kerja. Ia meminta masyarakat segera melaporkan praktik tersebut karena dinilai memanfaatkan kesulitan pencari kerja, khususnya generasi muda.

Hal itu disampaikan Jimmi saat menggelar reses di RT 24, Desa Singa Gembara, Sabtu (14/11/2026) malam. Persoalan tersebut mencuat setelah salah seorang warga menyampaikan keluhannya terkait proses melamar pekerjaan yang diduga melibatkan LSM dan disertai permintaan sejumlah uang.

Warga tersebut mengaku, jika lulusan SMK, kerap menghadapi kendala saat mencari pekerjaan. Selain terbentur batasan usia, mereka juga menemukan adanya dugaan pihak yang mengatasnamakan LSM dalam proses perekrutan.

“Ketika kami melamar pekerjaan, terkadang ada keterangan bahwa prosesnya melalui LSM. Saat saya ditawari melalui LSM tersebut, saya justru diminta membayar. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya sistem rekrutmennya,” ungkap warga itu.

Menanggapi keluhan tersebut, Jimmi menegaskan tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dari masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan. Menurut dia, perusahaan seharusnya menyampaikan informasi lowongan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), bukan menggunakan perantara yang berpotensi merugikan pencari kerja.

“LSM itu perannya mengontrol jalannya proses dan memastikan masyarakat lokal mendapatkan perlakuan yang adil, bukan menjadi perantara untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Jimmi meminta warga yang menemukan praktik serupa segera melapor kepada DPRD. Melalui Disnaker, pihaknya akan meminta perusahaan terkait untuk memberikan penjelasan. Ia juga menegaskan perusahaan yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi sesuai Perda Ketenagakerjaan.

Ia mencontohkan, pencari kerja bisa mengalami kerugian besar apabila harus membayar Rp5 juta hingga Rp10 juta kepada oknum, tetapi kemudian diberhentikan setelah bekerja selama tiga bulan. “Kita tidak mau ada penipuan seperti itu. Laporkan perusahaan dan LSM yang terlibat. Jika terbukti melanggar, izinnya bisa diproses untuk dicabut melalui Kesbangpol,” ujarnya. (ADV/*)