Menuju Geopark Nasional, Kawasan Karst Bengalon Dinilai Tim Pusat

BENGALON — Tim Penilai Geopark Nasional dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama perwakilan pemerintah pusat melakukan validasi lapangan di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Selasa (7/7/2026). Proses penilaian ini menjadi tahapan krusial bagi Bengalon untuk mendapatkan pengakuan sebagai kawasan Geopark berkelas nasional.

Pemerintah Kecamatan Bengalon menyambut baik kedatangan tim tersebut. Validasi ini diharapkan berjalan lancar agar status Geopark Nasional dapat segera ditetapkan guna memperkuat pelestarian bentang alam, kekayaan hayati, dan warisan budaya lokal.

Camat Bengalon, Muhammad Harun Al Rasyid, menyatakan bahwa status Geopark akan menjadi pijakan penting dalam mengelola potensi kawasan karst dan budaya secara berkelanjutan. Menurutnya, konsep Geopark tidak hanya berfokus pada perlindungan situs geologi, melainkan juga instrumen pemberdayaan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

“Harapan kami prosesnya berjalan lancar dan memberikan hasil yang positif, karena potensi di Kecamatan Bengalon sangat besar jika sudah resmi menjadi Geopark Nasional,” ujar Harun dalam siaran pers yang diterima, Selasa (7/7/2026).

Harun menambahkan, momentum ini juga menjadi kesempatan untuk mengangkat brand lokal serta menghidupkan kembali tradisi khas Bengalon, seperti Festival Pantai Sekerat, upacara adat Belian, pesta adat Tepian Budaya, ritual syukur Mecaq Undat, hingga upacara adat di kawasan Muara Bengalon.

Selain kaya akan budaya, wilayah Bengalon memiliki kekayaan hayati langka, salah satunya pohon Buah Bengalon yang merupakan flora endemik asal-usul nama wilayah tersebut. Potensi utama lainnya terletak pada kawasan karst Gunung Gergaji di Desa Tepian Langsat yang menjadi habitat fauna khas Kalimantan, serta situs Goa Tewet yang bernilai sejarah dan ilmiah tinggi.

Pemerintah Kecamatan Bengalon menegaskan bahwa penetapan status Geopark Nasional bukanlah tujuan akhir. Status tersebut nantinya akan dijadikan landasan perlindungan lingkungan dan pengembangan pariwisata berbasis konservasi melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan dunia usaha. (*)