Bupati Kukar Lantik 119 Pejabat Pengawas, Targetkan Terobosan Inovasi Masuk Level Nasional
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) resmi melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 119 pejabat pengawas. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, di Taman Tanjong pada Rabu (29/4/2026).
Langkah ini diambil sebagai strategi pemerintah daerah untuk memperkuat kinerja birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh lini perangkat daerah. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati H. Rendi Solihin, Sekretaris Daerah H. Sunggono, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah.
Dalam arahannya, Bupati Aulia Rahman Basri menekankan agar para pejabat yang baru dilantik tidak terjebak dalam rutinitas. Ia menuntut adanya inisiatif mandiri untuk menciptakan terobosan yang berdampak nyata bagi masyarakat tanpa harus menunggu perintah atasan.
“Pejabat pengawas harus berani berinovasi di jabatan barunya. Jangan menunggu perintah, tetapi ciptakan terobosan yang berdampak nyata,” tegas Aulia.
Inovasi tersebut, lanjut Bupati, ditargetkan tidak hanya untuk perbaikan internal, namun juga dipersiapkan untuk berkompetisi di tingkat nasional melalui ajang Innovative Government Award (IGA). Ia berharap Kutai Kartanegara kembali meraih predikat daerah inovatif setelah sempat absen dalam ajang tersebut.
Selain aspek inovasi, Bupati mengingatkan bahwa pejabat pengawas adalah garda terdepan pelayanan. Ia menginstruksikan seluruh pejabat untuk menjaga etika profesionalisme dan mengedepankan pendekatan humanis kepada warga.
“Hadirkan pelayanan yang profesional. Tunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melayani, bukan dilayani,” pesannya.
Secara khusus, Aulia juga menyoroti pengawalan program unggulan “RT Ku Terbaik”. Ia menginstruksikan para pejabat, terutama di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), untuk memastikan musyawarah di tingkat RT berjalan transparan dan akuntabel.
“Pastikan program berjalan tepat sasaran karena ini menyangkut penggunaan anggaran yang besar dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jangan biarkan musyawarah RT berjalan tanpa pendampingan,” tambahnya. (J/*)
