Fraksi Demokrat Siap Kawal 19 Proyek MYC Agar Tuntas Tepat Waktu

Ketua Fraksi Partai Demokrat Kutim Pandi Widiarto

SANGATTA – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyatakan dukungan penuh terhadap kesepakatan pelaksanaan kegiatan Tahun Jamak atau Multi Years Contract (MYC) senilai Rp 1,08 triliun. Dukungan ini dibarengi dengan komitmen kuat untuk mengawal 19 proyek strategis tersebut agar tuntas tepat waktu dan berkualitas.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Kutim Pandi Widiarto usai penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutim dan DPRD dalam Rapat Paripurna ke-XI, Jumat (21/11/2025).

Ketua Fraksi Partai Demokrat Kutim, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa persetujuan anggaran ini adalah langkah awal. Pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal demi memastikan anggaran besar tersebut benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Tentu kami akan melakukan fungsi pengawasan secara penuh. Semangat kami adalah ingin memastikan seluruh program MYC ini sukses, tuntas, dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat Kutim. Itu fokus utama pengawasan kami,” ujar Pandi Widiarto.

Agar target pembangunan tercapai, Fraksi Demokrat mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk bergerak cepat. Pandi menyarankan agar proses administrasi dan pra-kualifikasi dilakukan lebih awal, mengingat durasi pelaksanaan MYC tahap pertama hanya berjalan dua tahun.

“Kami minta dinas teknis melakukan skema lebih awal. Harapan kami, Januari sudah ada progres, atau bahkan jika memungkinkan persiapan dimulai sejak Desember. Percepatan ini penting agar tidak ada waktu yang terbuang,” tambahnya.

Adapun sejumlah proyek prioritas yang menjadi sorotan Fraksi Demokrat meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, penyediaan air bersih (SPAM), Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga Gedung Balai Latihan Kerja (BLK).

Selain aspek ketepatan waktu, Fraksi Demokrat juga memberikan masukan konstruktif agar pemerintah memprioritaskan pelibatan kontraktor lokal yang memiliki kualifikasi dan profesionalisme tinggi.
Menurut Pandi, kontraktor lokal memiliki keunggulan dalam memahami kondisi wilayah (medan) di Kutai Timur, sehingga risiko kendala teknis di lapangan dapat diminimalisir.

“Kami mendorong agar kontraktor lokal yang kompetitif, profesional, dan memenuhi persyaratan untuk diprioritaskan. Ini bukan sekadar soal lokalitas, tapi soal penguasaan wilayah dan tanggung jawab. Kami ingin dinas teknis menjaga kualitas dan profesionalisme agar hasil akhirnya memuaskan,” tutup Pandi. (*/ADV)