DPRD Kutim Akui Belanja Operasional Masih Tinggi dari Belanja Modal

SANGATTA.  Anggaran operasional di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD) masih lebih tinggi dari belanja modal. Melihat komposisi tersebut, anggota DPRD Kutim mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi , agar ada keinginan bersama melaksanakan arahan  serta instruksi presiden untuk melakukan efisiensi. Sebab jika tidak dilaksanakan, akan menjadi penilaian, pemerintah pusat, dimana Kutim bisa mendapat teguran atau sanksi, karena tidak melaksanakan instruksi presiden.

“Jadi harus ada komitmen bersama melakukan instruksi presiden, melakukan efisiensi,” kata Dr Novel Tyty Paembonan kepada sejumlah awak media belum lama ini

Disebutkan, daerah lain telah melakukan efisiensi dengan ketat. Untuk itu, Kutim juga seharusnya melakukan hal sama, sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. “Contoh Bimbingan teknis (Bimtek). Daerah lain, kegiatan semua dilakukan di dalam daerah. Seharusnya Kutim juga melakukan seperti itu,” terangnya

Menurutnya, DPRD Kutim akan membahas masalah Bimtek, dalam hal ini efisiensi pada umumnya bersama dengan Tim Anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sebab TAPD sendiri belum memberikan informasih terkait dengan  efisiensi ini. Meskipun demikian, DPRD tentu sepakat untuk melakukan efisiensi.

“Kita sepakat , tidak boleh lagi ada kegiatan yang tidak perlu, tidak bermanfaat, bersifat seremonial, pejalanan dinas yang tidak perlu, bimtek yang tidak perlu. Karena dengan anggaran yang turun, kita harus hati-hati, karena kalau tidak bijak, maka akan merugikan kita,” ucapnya

Novel kembali menekankan dengan APBD yang turun, terutama tahun depan dengan nilai Rp4,8 triliun, maka bisa saja berdampak pada Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai. Meskipun, sebenarnya DPRD dan Pemerintah masih berusaha agar TPP ini bisa dipertahankan, namun, jika memang tidak bisa dihindari, maka apaboleh buat, terpaksa dilakukan.

“Kuncinya kita harus menggunakan anggaran tahun depan dengan tepat dan efisien. Kalau kegiatan  sudah bagus, Sementara anggaran memadai, kenapa tidak bisa pertahankan TPP,” Pungkasnya  (*/ADV)