DPPKB Kutim Dorong Integrasi Data dan Aksi Lapangan Cegah Stunting

Kutai Timur – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur terus memperkuat integrasi antara sistem data dan aksi lapangan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Salah satu fokusnya adalah pemanfaatan aplikasi SIGLC Mill untuk memetakan dan menindaklanjuti data keluarga berisiko.

Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaedi, mengatakan bahwa sistem digital ini menjadi alat penting untuk memantau perkembangan intervensi. “Dari data inilah kita bisa tahu siapa yang sudah mendapat bantuan, siapa yang belum,” ujarnya.

Menurutnya, integrasi data tidak hanya penting untuk evaluasi, tetapi juga memastikan semua pihak bergerak dengan arah yang sama. “Kita ingin data yang dihasilkan TPK bisa langsung dimanfaatkan oleh OPD lain,” jelasnya.

Junaedi mengungkapkan, seluruh data keluarga berisiko akan dibagikan ke instansi terkait seperti SKB, PDAM, Dinas PU, dan Dinas Perkim untuk ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

“Kalau butuh air bersih, PDAM bergerak. Kalau butuh pelatihan, SKB turun. Kalau rumahnya tidak layak, Perkim yang tangani. Semua berdasarkan data,” paparnya.

Ia mengakui bahwa masih terdapat kendala teknis, terutama di wilayah dengan jaringan internet lemah. “Beberapa desa masih sulit sinyal, sehingga input data sering tertunda,” katanya.

Selain kendala jaringan, faktor sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan. Tidak semua pendamping memahami cara menggunakan aplikasi dengan optimal.

“Kami sudah mulai lakukan pelatihan khusus bagi TPK agar mereka lebih terbiasa menggunakan sistem digital,” ungkapnya.

Menurut Junaedi, integrasi data dan aksi lapangan menjadi kunci agar program percepatan penurunan stunting berjalan efektif dan berkelanjutan. “Kita tidak ingin kerja manual lagi, semuanya harus berbasis sistem,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendekatan digital ini akan mempercepat proses kolaborasi antar instansi. “Dengan sistem terintegrasi, tidak ada lagi data yang tercecer,” tegasnya.

Selain memantau penanganan stunting, aplikasi SIGLC Mill juga berfungsi mengidentifikasi potensi keluarga berisiko lainnya seperti kemiskinan dan ketahanan keluarga.

“Jadi manfaatnya lebih luas,” tambahnya.

Dengan penguatan sistem data, DPPKB Kutim bisa menjadi model pengelolaan informasi keluarga yang efektif di tingkat daerah.

“Ini bagian dari reformasi pelayanan publik yang berbasis data,” ujarnya.

Harapan agar seluruh pihak terus mendukung integrasi data dan aksi lapangan.

“Kalau semua bergerak serempak, target penurunan stunting di Kutim akan tercapai lebih cepat,” pungkasnya. (Caya/*/ADV)