Perketat Pengawasan, Gubernur Kaltim Tekankan Nol Toleransi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Samarinda – Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah hak konstitusional masyarakat kecil. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan subsidi energi ini diduga justru ‘bocor’ dan dinikmati oleh sektor industri atau komersial besar yang tidak berhak. Di Kalimantan Timur, Gubernur H. Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan komitmennya untuk menutup celah penyalahgunaan tersebut.

Dalam pernyataannya di Samarinda, Senin (6/10/2025), Gubernur Harum menekankan bahwa kebijakan subsidi dari pemerintah pusat harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah, petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro yang mengandalkan kendaraan operasional kecil.

Bagi Gubernur Harum, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi merupakan instrumen keadilan sosial. Jika praktik penyalahgunaan terus terjadi, dampaknya sangat terasa bagi rakyat.

“Jika pelaku usaha besar masih menggunakan BBM subsidi, dampaknya jelas antrean panjang di SPBU, stok cepat habis, dan masyarakat kecil yang paling dirugikan,” tegasnya.

Oleh karena itu, penekanan keras diberikan kepada seluruh sektor industri, pertambangan, perkebunan, hingga angkutan kontainer agar patuh dan wajib beralih menggunakan BBM non-subsidi. Tujuan utamanya sederhana: memastikan keadilan energi benar-benar dirasakan oleh yang berhak.

Meskipun Kaltim relatif belum menemukan kasus besar penyalahgunaan BBM bersubsidi, Gubernur Harum menyadari potensi praktik nakal seperti penimbunan dan pengalihan selalu mengintai, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan industri.

Gubernur mengapresiasi upaya pengawasan yang telah dilakukan oleh Pertamina, kepolisian, dan dinas terkait. Namun, ia meminta agar pengawasan tersebut tidak boleh kendor.

“Sampai saat ini memang belum ditemukan kasus besar penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kaltim, tapi potensi itu selalu ada. Karena itu, pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat,” imbuhnya.

Komitmen ini diwujudkan melalui strategi mitigasi dini. Pemprov Kaltim akan terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak, termasuk kepolisian dan pemerintah kabupaten/kota, untuk memastikan mekanisme distribusi BBM berjalan sesuai aturan.

Dengan adanya pengawasan ketat dan mitigasi dini, harapan Gubernur Harum adalah agar subsidi ini tidak lagi bocor. “Kita ingin keadilan energi benar-benar dirasakan masyarakat kecil, bukan hanya segelintir orang atau perusahaan besar,” tutupnya, menegaskan kembali tekad Pemprov Kaltim dalam menjaga hak-hak energi rakyat. (*)