Inovasi Digital BPBD Kukar, Sekda Luncurkan ‘Gemari Dina’

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, secara resmi meluncurkan Gerakan Menata Arsip Berbasis Digital Perjalanan Dinas (Gemari Dina), Selasa (16/9/2025). Peluncuran ini berlangsung di lobi Gedung Sementara Kantor BPBD Kukar Tenggarong Seberang dan ditandai dengan penekanan tombol digital oleh Sekda.

Hadir mendampingi Sekda dalam acara tersebut adalah Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, Setianto Aji Nugroho, serta Kasubbag Umum/Kepegawaian BPBD, Vera Azuari.

Setianto Aji menjelaskan bahwa Gemari Dina adalah program aksi perubahan yang digagas oleh Vera Azuari, salah satu staf BPBD Kukar. Program ini merupakan hasil dari Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan yang diikuti Vera beberapa waktu lalu.

“Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas, memudahkan kontrol bagi pimpinan, dan mempercepat respons terhadap permintaan data dari pemeriksa,” ujar Setianto.

Dalam sambutannya, Sekda Sunggono mengapresiasi inovasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan akuntabel. Menurutnya, inovasi ini penting untuk mengelola anggaran secara efisien dan mencegah tindakan korupsi yang dapat merugikan pemerintah daerah.

Sunggono berharap Gemari Dina bisa menjadi inspirasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk menciptakan inovasi serupa. “Saya harap gerakan ini direspons dan diikuti oleh OPD lain, agar kita bisa bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab,” kata Sekda.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi aplikasi ini dengan sistem pemerintah daerah yang lebih luas. “Aplikasi ini sebaiknya segera diintegrasikan ke Diskominfo Kukar agar tidak ada aplikasi yang berdiri sendiri di luar struktur Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Semua aplikasi yang dibangun di Kukar harus memiliki benang merah dengan kepentingan pemerintah daerah secara luas,” pungkas Sunggono. (j/*)