Dinsos Kutai Timur Tegaskan Validasi Data Kunci Atasi Kemiskinan di Tengah Pertumbuhan Ekonomi
KUTAI TIMUR – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dikenal sebagai wilayah kaya dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 9,82% pada 2024. Namun, ironisnya, daerah ini masih menghadapi masalah kemiskinan Kutai Timur yang signifikan. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata, menegaskan bahwa validasi data kemiskinan menjadi kunci utama agar program pengentasan kemiskinan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut Ernata, data yang tidak valid bisa merusak efektivitas program pemerintah. “Jika data tentang kemiskinan tidak valid, bagaimana kita bisa menilai apakah program pembangunan berhasil?” ujarnya pada 5 Agustus 2025. Ia juga menyoroti bahwa data yang tidak akurat dapat merugikan citra daerah di mata publik.
Ernata menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan miliaran hingga triliunan rupiah untuk berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa demi mengatasi kemiskinan. Namun, anggaran sebesar itu bisa terbuang sia-sia jika data penerima bantuan tidak tepat.
“Bayangkan, anggaran besar itu masuk ke Dinas Sosial, Ketahanan Pangan, Koperasi, dan lainnya. Belum lagi dana desa yang juga besar,” katanya. Ia menekankan perlunya kolaborasi semua pihak, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Selain kerja sama yang kompak, kejujuran dalam pendataan juga sangat penting untuk memberantas kemiskinan ekstrem.
Pada 2024, Dinsos Kutim melakukan validasi terhadap 15.000 kepala keluarga (KK) yang masuk daftar penerima bantuan. Hasilnya mengejutkan. Banyak penerima bantuan yang ternyata sudah tidak layak, terbukti memiliki kendaraan pribadi atau rumah yang memadai.
“Yang disasar adalah masyarakat miskin ekstrem. Ternyata setelah kita cek, banyak yang tidak miskin. Mereka punya sepeda motor dan mobil, sehingga ya kita coret,” ungkap Ernata.
Untuk 2025, Dinsos kembali melanjutkan validasi data kemiskinan terhadap 20.000 KK. Ernata berharap validasi ini dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat Kutai Timur yang membutuhkan. Ia menambahkan bahwa sebagian besar kasus kemiskinan ekstrem yang ditemui justru adalah pendatang baru, bukan warga asli Kutim.
Ernata mencontohkan pengalamannya saat menelusuri data klaim kemiskinan ekstrem pada 2023. Dari sampel yang diambil, ditemukan kasus di mana warga baru tinggal selama tiga bulan dan belum memiliki fasilitas yang memadai.
“Secara teknis dia memang miskin, tapi bukan warga lama Kutim. Ini yang harus kita bedakan. Maka validasi data itu penting untuk memisahkan mana yang betul-betul perlu dibantu,” tegasnya. Validasi data ini krusial untuk memastikan setiap rupiah bantuan dari pemerintah dialokasikan secara adil dan tepat sasaran. (Butsaina/*)
