Bansos Bukan Solusi! PAC Remaong Koetai Berjaya Minta Penanganan Permanen Banjir Bengalon ke DPRD Kutim

Sangatta – Guna mencari solusi konkret untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda beberapa Desa di Kecamatan Bengalon. Pada Selasa (17/6/2025) PAC Remaong Koetai Berjaya (RKB) Bengalon menyambangi sekretariat DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

RDP yang dilaksanakan di gedung DPRD Kutim ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kutim Jimmi, dan dihadiri Anggota DPRD Kutim, perwakilan dari PAC Remaong Koetai Berjaya Bengalon, DLH Kutim, Plt Camat Bengalon, para Kepala Desa di Kecamatan Bengalon, Perwakilan Perusahaan, serta sejumlah pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Perwakilan PAC Remaong Koetai Berjaya jimmi menyuarakan keluhan mendalam masyarakat Bengalon terkait dampak banjir. Bahkan dalam kesempatan, itu Jimmi menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan solusi nyata.

Jimmy menjelaskan bahwa banjir telah merendam setidaknya Desa Sepaso, Sepaso Timur, Sepaso Selatan, Tepian Langsat, dan Sepaso Barat. “Sudah terjadi kurang lebih lima kali dalam tahun terakhir ini. Ini kan suatu keanehan,” ujar Jimmi.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada 15 April 2025 lalu, pihaknya telah melakukan mediasi di Kantor Camat Bengalon dan telah menyepakati normalisasi Sungai Bengalon sebagai solusi. “Maksud dan tujuan kami meminta beberapa pihak perusahaan dihadirkan bukan dalam artian ingin menyalahkan pihak perusahaan dari dampak banjir ini, melainkan kami berharap adanya kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan,” tegas Jimmy.

Jimmy juga menyampaikan kekecewaan masyarakat terhadap kepala desa yang dianggap kurang proaktif dalam mencari akar masalah banjir. “Apakah Kades ini tidak ingin mencari tahu penyebab banjir di desanya? Yang ada hanya membagikan bansos saja kepada masyarakatnya,” kritiknya. Ia menegaskan bahwa bansos bukanlah yang utama dibutuhkan, melainkan solusi jangka panjang.

Sementara itu, usai memimpin RDP Ketua DPRD Kutim, Jimmi, mengungkapkan bahwa rapat tersebut telah menyepakati beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh semua pihak, meliputi peran swasta, pemerintah, dan masyarakat.

“Pelaksanaan solusi ini diharapkan dapat dijalankan secepatnya. Jangan sampai menunggu banjir baru ada tindakan. Artinya, sebelum banjir kita sudah siap,” tegas Jimmi.

Ia menyebut salah satu penyebab utama banjir adalah gangguan pada saluran air. Oleh karena itu, perbaikan saluran drainase menjadi langkah cepat yang akan diambil dalam waktu dekat. Jimmi juga mengingatkan pentingnya komitmen warga dalam mendukung tindakan teknis di lapangan, termasuk jika harus dilakukan pembongkaran untuk perbaikan saluran.

“Tadi juga ada beberapa fakta di lapangan, salah satunya gangguan saluran air. Untuk itu, diperlukan agar saluran itu diperbaiki. Masyarakat juga harus punya komitmen dalam menjalankan rekomendasi apabila ada pembongkaran,” terangnya. (*)