Kasmidi Berharap Tapal Batas Dengan Berau Bisa Segera Diselesaikan

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berharap masalah tapal batas antara Kutai Timur dengan Kabupaten Berau dalam waktu dekat ini bisa segera di selesaikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Insyah Allah dalam waktu dekat ini akan segera di selesaikan karena kenapa kita konsen kita kesitu karena ada masyarakat kita di sana yang statusnya masih menggantung. Tepatnya di Desa tepian terap Kecamatan Sangkulirang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Berau,” Kata Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang beberapa waktu yang lalu kepada sejumlah awak media

Menurut H Kasmidi Bulang penyelesaian tapal batas dengan Berau harus segera di selesaikan dan dipertegas oleh pemerintah pusat, agar pembangunan bisa masuk ke wilayah itu. “Ini juga harus dipertegas oleh Pemerintah Pusat nantinya supaya nanti kita bisa masuk membangun disana melalui APBD kita,” Ucapnya

Terlebih menurut Kasmidi, tiga bulan kedepan tahapan proses pemilu dan pilkada serentak 2024 akan mulai berjalan, sehingga penyelesaian tapal batas harus segera di selesaikan karena berkaitan dengan status jumlah penduduk yang ada di wilayah itu.

“Harus segera diselesaikan, apalagi Inikan tiga bulan lagi mau ada tahapan proses pemilu dan pilkada serentak 2024 akan mulai berjalan. Harus secepatnya karena berkaitan dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah itu,” bebernya

Selain itu, Kasmidi mengakui jika sebelumnya ada empat lokasi tapal batas Kutim yang sempat bermasalah dengan kabupaten Kota lainnya, seperti Kota Bontang, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau. Namun tiga tapal batas lainnya sudah diselesaikan oleh pemerintah.

“Pertama Kutai Timur dengan Bontang sudah selesai pada tahun 2005 lalu, sedangkan Kutim dengan Malinau, diselesikan pada tahun 2015 lalu, semenatar Kutim dengan Kutai Kartanegara diselesaikan pada tahun 2017 lalu. Tinggal yang belum dengan berau,” terangnya

Dijelaskannya, sebenarnya masalah ini harusnya bisa diselesaikan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun karena belum mendapatkan kesepakatan antar ke dua belah pihak. Sehingga permasalahan tapal batas ini harus di mediasi oleh Pemerintah Pusat.

“Jadi untuk masalah tapal batas antara Kutim dan berau ini diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Karena pemerintah Kutim dan Berau sama-sama merasa itu adalah haknya. Dengan kebersamaan akhirnya kita serahkan ke Pusat untuk segera di selesaikan.” Tutupnya (*/KE)