Pemkab Kutim, TNK, dan PLN Teken Komitmen Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Taman Nasional Kutai
Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Balai Taman Nasional Kutai (TNK), dan PT PLN (Persero) menandatangani komitmen bersama terkait pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur di kawasan Taman Nasional Kutai. Penandatanganan komitmen tersebut berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Senin (9/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Manager PT PLN (Persero) UP2K, Januri, mengungkapkan bahwa PLN UP2K Kaltim mendapat penugasan dari Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk membangun listrik desa (Lisdes) di 105 lokasi di Kalimantan Timur pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 lokasi berada di Kutim.
“Dari 40 lokasi itu, sampai dengan hari ini sudah selesai dibangun 100 persen konstruksinya sebanyak tujuh lokasi. Kemudian 30 lokasi sudah dalam proses pembangunan, baik penanaman tiang maupun penarikan jaringan,” ungkap Januri.
Ia menjelaskan, pembangunan di dua lokasi, yakni Teluk Lombok dan Air Port, belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu izin dari Balai TNK.
“Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, kami berharap dapat segera ditindaklanjuti dengan berita acara dan pembentukan tim melalui SK Bupati, sehingga PLN bisa segera membangun jaringan listrik untuk melistriki dua desa tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kepala Balai TNK, Syaiful Bahri, mengatakan kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat dukungan lintas sektor dalam pengelolaan kawasan konservasi.
“Penandatanganan komitmen bersama pada hari ini merupakan langkah penting untuk memperkuat dukungan lintas sektor dalam pengelolaan Taman Nasional Kutai. Kami berharap komitmen ini tidak hanya menjadi dokumen seremonial, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat koordinasi antara Balai TNK, PLN, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa dan kelurahan. Ia juga menekankan pentingnya pencegahan berbagai gangguan kawasan, termasuk pembakaran hutan, perambahan, perburuan, serta aktivitas ilegal lainnya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat sekitar dan perlindungan keanekaragaman hayati harus menjadi perhatian bersama.
“Kami meyakini bahwa pembangunan dan pelestarian bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan sepanjang dilaksanakan dengan perencanaan yang baik, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.
Ditempat yang sama Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan pembangunan fasilitas umum di kawasan TNK dimungkinkan dengan sejumlah ketentuan, terutama terkait pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan kawasan konservasi.
“Kesimpulannya, fasilitas umum boleh masuk di wilayah Taman Nasional dengan catatan harus diawasi,” ujar Ardiansyah.
Ia menjelaskan, melalui komitmen tersebut akan dibentuk tim bersama yang melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pihak TNK, dan PLN. “Tim ini nantinya bertugas melihat langsung kondisi lapangan guna memastikan pembangunan infrastruktur tidak mengganggu kelestarian taman nasional,” terangnya
Menurutnya, kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat tidak hanya terbatas pada jaringan listrik, tetapi juga mencakup layanan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ia menegaskan, bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kawasan konservasi. Pemerintah daerah, pengelola taman nasional, serta penyedia layanan memiliki kepentingan yang perlu diselaraskan melalui kesepakatan bersama.
“Jangan sampai pembangunan justru mengganggu kelestarian Taman Nasional Kutai. Jadi, taman nasional tetap terjaga, sementara layanan publik juga tetap berjalan,” tegasnya.
Karena itu, Ardiansyah berharap kerja sama tersebut dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan agar capaian pelayanan publik Kutim yang memperoleh predikat A di tingkat Kalimantan Timur pada 2025 dapat dipertahankan pada 2026.
“Dan informasi sekilas tahun 2025 Kutai Timur untuk di Kalimantan Timur itu mendapatkan predikat A pelayanan publiknya. jangan sampai ini menurun di tahun 2026, gara-gara listrik tidak boleh masuk misalnya begitu ya. Gara-gara PDAM tidak boleh masuk.” Pungkasnya (Caya/ADV/*)
