Yan Minta Anggaran Karhutla Segera Digunakan, Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yan meminta pemerintah daerah, khususnya instansi terkait, segera mengoptimalkan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak menghambat upaya perlindungan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Yan Yang yang juga merupakan anggota Komisi D DPRD Kutim kepada sejumlah awak media saat ditemui di Kantor DPRD Kutim belum lama ini. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan.

“Keselamatan masyarakat dan rakyat itu paling utama dan harus kita kedepankan. Walaupun pemerintah pusat sudah memberikan anggaran, kalau pelaksanaan kegiatan dan eksekusi anggarannya masih terhambat atau lambat, sama saja tidak ada manfaatnya,” ujarnya.

Karena itu ia meminta seluruh instansi yang mendapatkan alokasi anggaran penanganan karhutla harus segera merealisasikan program yang telah direncanakan. Sebab, anggaran yang tidak terserap tidak akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kalau anggaran sudah turun tetapi tidak digunakan, sama halnya dengan anggaran Kutai Timur yang besar tetapi akhirnya menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Persoalannya, masyarakat tidak bisa menikmati manfaat dari anggaran tersebut,” katanya.

Selain persoalan realisasi anggaran, Yan juga mengingatkan agar pembagian masker kepada masyarakat tidak dilakukan sekadar memenuhi kegiatan. Menurutnya, kualitas dan standar masker harus menjadi perhatian agar benar-benar memberikan perlindungan dari paparan kabut asap.

“Jangan sampai pembagian masker ini asal-asalan. Masker yang diberikan harus memenuhi standar. Kalau kualitasnya tidak baik dan tidak sesuai standar, justru terkesan hanya menghabiskan anggaran,” tegasnya.

Terkait laporan warga yang diduga terdampak kabut asap, Yan menyebut Dinas Kesehatan telah menyampaikan adanya korban. Namun, data tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan lapangan dan penelusuran terhadap dokter yang menangani pasien.

“Kita harus telusuri lebih lanjut apakah benar keluhan atau penyakit yang dialami masyarakat itu akibat asap atau karena faktor lain. Jadi, angka-angka korban harus diverifikasi terlebih dahulu agar datanya benar,” pungkasnya. (ADV/*)