
Reses di Singa Gembara, Jimmy Tegaskan DPRD Bertugas Mengawal Program Pemerintah
Singa Gembara – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmy, menegaskan bahwa salah satu fungsi utama DPRD adalah memastikan program yang dicanangkan kepala daerah dapat berjalan sesuai visi dan misi pemerintah daerah. Fungsi tersebut dilakukan melalui pengawasan, pembentukan peraturan daerah, serta pengawalan kebijakan dan penggunaan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Jimmy saat menggelar reses di RT 24, Desa Singa Gembara, Sabtu (14/11/2026) malam. Ia menjelaskan, kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan informasi mengenai program dan rencana pemerintah.
“Sebagai anggota DPRD, kami melaksanakan reses untuk mencari pekerjaan rumah atau persoalan yang nantinya bisa disampaikan kepada pemerintah terkait apa yang menjadi harapan masyarakat,” kata Jimmy.
Ia menjelaskan, DPRD tidak menjalankan visi dan misi kepala daerah secara langsung. Namun, lembaga legislatif memiliki peran mendorong dan menagih komitmen pemerintah agar program yang telah dijanjikan dapat diwujudkan selama masa kepemimpinan.
“DPRD hanya bisa mendorong atau mendesak pemerintah untuk mewujudkan visi dan misinya. Selama masa kepemimpinan kepala daerah, tugas kami adalah menagih agar visi dan misi tersebut benar-benar dijalankan,” ujarnya.
Selain itu, Jimmy menyebut DPRD memiliki fungsi penganggaran, pembentukan peraturan daerah bersama pemerintah, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah memastikan Perda yang sudah dibuat benar-benar diterapkan oleh pemerintah maupun pihak terkait.
Ia mencontohkan Perda Ketenagakerjaan yang mengatur prioritas penggunaan tenaga kerja lokal hingga 80 persen bagi perusahaan yang beroperasi di Kutim.
“Peraturan yang sudah kita buat harus dijalankan. Salah satunya Perda Ketenagakerjaan yang mengatur agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal,” katanya.
Karena itu, Jimmy berharap komunikasi antara masyarakat dan DPRD terus terjaga, sehingga berbagai persoalan maupun usulan pembangunan dapat disampaikan, baik secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp dengan perantara yang telah dikenal masyarakat.
“Tidak semua orang berani menyampaikan aspirasi di depan banyak orang. Karena itu, komunikasi jangan sampai terputus. Masyarakat juga bisa menyampaikan melalui tulisan atau WhatsApp,” tuturnya. (ADV/*)





