Jaga Ketahanan Pangan, Mahyunadi Larang Sawah Diubah Jadi Kebun Sawit
Sangatta – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menegaskan pengembangan perkebunan kelapa sawit, termasuk melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), tidak boleh mengorbankan keberadaan lahan pertanian pangan.
“PSR ini perlu disinkronisasikan dengan agenda pembangunan daerah, terutama ketahanan pangan. Jangan sampai ada sawah yang diubah menjadi kebun sawit,” tegas Mahyunadi.
Pernyataan itu disampaikan Mahyunadi saat memberikan sambutan pada Lokakarya Penguatan Akses Petani Swadaya terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Hotel Royal Victoria Sangatta, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, sawit memang menjadi salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kutai Timur. Bahkan, masyarakat kerap membandingkan keuntungan dari berbagai komoditas dengan hasil yang diperoleh dari perkebunan sawit.
“Tanah masyarakat yang ditanami karet pun selalu dibandingkan, diukur mana yang lebih menguntungkan dengan sawit. Kalau masyarakat berpikir sawit lebih untung, tentu mereka memilih menanam sawit,” ujarnya.
Meski demikian, Mahyunadi mengingatkan bahwa pemerintah daerah tetap harus menjaga keseimbangan antara pengembangan perkebunan dan kebutuhan pangan masyarakat.
“Kita dianjurkan di daerah, selain menanam sawit juga menanam padi, jagung dan tanaman lainnya. Ini perlu diperhatikan, walaupun pada akhirnya ukuran ekonomi masyarakat tetap sering dibandingkan dengan sawit,” katanya.
Selain itu, Mahyunadi menilai ketahanan pangan menjadi semakin penting di tengah kondisi dunia yang tidak stabil. Gangguan keamanan global, kata dia, berpotensi memengaruhi jalur distribusi dan pasokan pangan.
“Karena dunia sekarang tidak stabil, maka seluruh daerah harus kuat dari sisi ketahanan pangan. Apabila terjadi gangguan, yang terhambat adalah suplai pangan,” ujarnya.
Karena itu, Ia menekankan Kutim harus mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 500 ribu jiwa, ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya harus menjadi perhatian serius.
“Kutai Timur ada hampir 500 ribu penduduk. Harus cukup padinya untuk dimakan masyarakat Kutai Timur sendiri. Karena tidak mungkin kita makan sawit secara langsung,” tegasnya.
Untuk itu, menurutnya, pembangunan sektor perkebunan harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kebutuhan dasar daerah dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
“Jadi tetap harus memperhatikan ketahanan pangan,” pungkasnya. (Caya/ADV/*)
