Pemkab Kukar Gelar Kick Off Program EnABLE, Targetkan Penurunan Emisi Karbon Berbasis Masyarakat Adat
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) resmi memulai (kick off) program Enhancing Access to Benefit while Lowering Emission (EnABLE) tingkat kabupaten. Program strategis ini berfokus pada pengurangan emisi karbon melalui pengelolaan lahan dan hutan berkelanjutan, sekaligus memastikan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.
Acara peluncuran tersebut dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Kukar, Muhammad Iriyanto, mewakili Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Grand Fatma Hotel, Tenggarong, Selasa (7/7/2026).
Ketua Panitia Pelaksana, Rudy, menjelaskan bahwa kegiatan yang digelar secara bauran (hybrid) ini merupakan bagian dari program pengurangan emisi berskala Provinsi Kalimantan Timur. Sosialisasi dan kemitraan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari OPD, camat, kepala desa, perwakilan CSO, hingga tokoh masyarakat adat seperti Dayak Kenyah Leboq Timei Kampung Baru dan Dayak Punan Lisum Muara Belinau.
Saat membacakan sambutan tertulis Bupati, Muhammad Iriyanto menegaskan bahwa program EnABLE merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Kukar dalam mendukung upaya global dan nasional mengatasi perubahan iklim.
“Pemkab Kukar ingin setiap desa, kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan elemen masyarakat merasa memiliki dan terlibat aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem,” kata Iriyanto, Selasa.
Sebagai informasi, program EnABLE dikelola oleh Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) dengan dukungan FCPF-CF. Selain menargetkan penurunan emisi karbon, program ini dirancang inklusif untuk merangkul kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat melalui penguatan kapasitas pengelolaan hutan, sistem komunikasi isu iklim, dan ruang pengambilan keputusan.
Iriyanto menambahkan, program EnABLE selaras dengan visi daerah “Kukar Idaman Terbaik” dalam RPJMD 2025–2029, khususnya Misi 4 terkait pelestarian lingkungan berbasis lokal. Implementasi di lapangan nantinya akan diintegrasikan dengan program daerah, seperti pengelolaan bank sampah, TPS-3R, serta program Sadar Wisata Kukar.
“Semoga pertemuan ini menjadi titik tolak sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat, akademisi, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang rendah karbon, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Jul/*)
