Hadapi Ancaman El Nino dan Potensi Lonjakan Inflasi, Pemkab Kutim Siapkan Strategi Ketahanan Pangan Terpadu
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperkuat sinergi lintas sektor guna mengantisipasi potensi lonjakan inflasi dan ancaman cuaca ekstrem El Nino yang diprediksi mulai melanda pada Juli 2026. Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual, Senin (06/07/2026).
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa salah satu pilar utama lokal untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan adalah melalui optimalisasi program integrated farming (pertanian terpadu) di tingkat komunitas dan rumah tangga.
Guna memaksimalkan potensi tersebut, Bupati langsung menginstruksikan Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas TPHP untuk segera turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan.
“Saya minta untuk mencoba melihat atau menginventarisasi sudah seberapa gencar program ini dilaksanakan oleh masyarakat,” tegas Ardiansyah usai mengikuti rakor di Ruang Zoom Diskominfo Staper.
Menurut Ardiansyah, pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam sayur dan beternak ayam terbukti efektif menjadi motor penggerak ekonomi warga. Langkah ini dinilai krusial di tengah peringatan BMKG terkait fenomena El Nino yang mengancam sektor pertanian.
“El Nino ini akan muncul di bulan Juli ini, dan beberapa bulan kemudian. Bahaya yang dikhawatirkan bisa berakibat fatal pada para petani terhadap ancaman kekeringan tersebut,” tambah Ardiansyah.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, yang turut hadir dalam rakor tersebut, memberikan catatan penting mengenai faktor musiman yang berpotensi mengatrol inflasi. Ia mengingatkan bahwa mulainya tahun ajaran baru sekolah pada pekan depan dipastikan akan meningkatkan konsumsi masyarakat.
“Kita melihat seminggu ke depan sekolah sudah mulai aktif kembali. Kemungkinan besar pengaruh MBG juga akan turut memberikan kenaikan harga-harga, termasuk minyak goreng, daging ayam, tomat, timun, dan ikan,” jelas Jimmi.
Jimmi juga menyoroti potensi kelangkaan ikan laut akibat cuaca ekstrem angin selatan yang saat ini sedang dihadapi para nelayan. Kondisi alam ini diprediksi akan mengalihkan konsumsi masyarakat ke ikan air tawar, yang berisiko menambah tekanan inflasi pada sektor pangan.
Selain isu pangan, rakor tersebut juga membahas program rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Kementerian PKP. Menyiasati minimnya kuota dari pusat, Ardiansyah membeberkan bahwa Pemkab Kutim telah menjalankan program mandiri pembangunan Rumah Layak Huni berbasis sistem modular tipe 36 dengan target 1.000 unit hingga tahun 2030, di samping program bedah rumah senilai Rp60 juta per unit.
Melalui rakor ini, Pemkab Kutim mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak cepat mengeksekusi langkah antisipasi, termasuk perluasan operasi pasar dan optimalisasi Gerakan Pangan Murah demi menjaga daya beli masyarakat. Rapat ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala BPKAD Ade Achmad Yulkafilah, Kepala Bapenda Syahfur, Kepala DTPHP Dyah Ratnaningrum, serta Kabag Ekonomi Setkab Suriansyah. (Caya/*)
