Hadiri Dialog APKASI, Wabup Mahyunadi Siap Genjot Mutu Pelayanan Publik Kutim lewat Kompetensi ASN
DELI SERDANG – Penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat pencapaian target pembangunan di tingkat daerah. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam dialog rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hall Institut Kesehatan Medistra (IKM), Kabupaten Deli Serdang, Kamis (2/7/2026).
Dalam pemaparannya, Prof. Zudan menjelaskan bahwa manajemen talenta tidak sekadar mengatur penempatan jabatan pegawai. Sistem ini dirancang untuk memastikan setiap ASN mendapatkan kesempatan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan kompetensi yang mereka miliki.
“Manajemen talenta ASN menjadi salah satu percepatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan di daerah,” ujar Zudan di hadapan para kepala daerah dan peserta seminar.
Melalui skema ini, birokrasi di daerah diharapkan dapat bertransformasi menjadi lebih profesional, adaptif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Hadir mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menyambut positif arah kebijakan yang dipaparkan oleh Kepala BKN tersebut. Menurutnya, pembenahan sistem kerja aparatur memang sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah.
”Pengelolaan ASN berbasis kompetensi menjadi kebutuhan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung percepatan pembangunan,” kata Mahyunadi.
Mahyunadi menambahkan, forum nasional seperti APKASI ini menjadi wadah yang sangat produktif bagi pemerintah kabupaten untuk saling berbagi pengalaman (best practices). Masukan-masukan yang diperoleh dari seminar ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sumber daya aparatur di internal Pemkab Kutim.
Melalui komitmen bersama dalam forum APKASI tersebut, seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan ekosistem birokrasi yang bersih, berintegritas, dan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan masyarakat. (*)
