Empat Kali Berturut-turut, Pemkab Kukar Kembali Raih Inabuyer Award 2026
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menorehkan prestasi di kancah nasional dengan meraih penghargaan Inabuyer Award B2B2G (Business-to-Business-to-Government) 2026. Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM) RI, Helvi Yuni Moraza. Pencapaian ini menjadi kali keempat bagi Pemkab Kukar menerima penghargaan serupa dari Kementerian UMKM RI bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan Inabuyer Award diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai paling aktif dan konsisten dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta memberdayakan supplier lokal dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
Sekda Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha lokal. Menurutnya, Pemkab Kukar mewajibkan penyerapan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi dalam setiap belanja daerah.
“Produk TKDN dan hasil produksi masyarakat lokal wajib dibeli oleh pemerintah daerah. Ini adalah bentuk komitmen dan keberpihakan kami agar pelaku usaha lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Sunggono usai menerima penghargaan.
Untuk mendukung daya saing, Pemkab Kukar secara rutin menggelar pelatihan kepada pelaku UMKM setiap tahun agar mampu beradaptasi dengan sistem transaksi digital melalui portal pengadaan. Saat ini, jumlah UMKM di Kukar mencapai sekitar 60 ribu unit, dengan pelatihan tahunan yang menjangkau 500 hingga 1.000 pelaku UMKM
Sunggono berharap penghargaan ini tidak sekadar menjadi seremonial, tetapi menjadi stimulan bagi seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar untuk terus memperkuat peran UMKM.
Dengan konsistensi dalam sistem pengadaan yang transparan dan berbasis produk dalam negeri, Pemkab Kukar optimistis stabilitas ekonomi kerakyatan di wilayahnya akan terus tumbuh secara berkelanjutan. (J/*)
